Home Berita Terkini Titik Terang Dana Likuidasi Bapertarum

Titik Terang Dana Likuidasi Bapertarum

982
5

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) resmi dibubarkan oleh Pemerintah sejak 24 Maret 2018, mengacu pada Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2016. Dengan pembubaran tersebut merupakan langkah awal pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Melalui keputusan UU tersebut, Tapera sudah harus beroperasi maksimal 2 tahun setelah berlakunya UU. Dalam amanah UU tersebut diperintahkan agar Bapertarum-PNS membayarkan/mengembalikan iuran Tabungan Perumahan PNS ditambah hasil pemupukannya kepada PNS pensiun. Sedangkan untuk PNS aktif, dijadikan saldo awal di Tapera.

Dari masa transisi Bapertarum-PNS ke BP Tapera pencairan dana pensiun macet total. Guru-guru sulit melakukan pencairan dana pensiun perumahan yang dikelola badan tersebut. Sebelum adanya pertemuan antara Pengurus Besar PGRI dengan pihak BP Tapera tidak ada titik terang mengenai mekanisme pencairan dana perumahan pensiun PNS ini. Bagi PNS yang telah pensiun tidak dapat mencairkan dananya tepat waktu.

Namun kini terlihat benang merah dari kasus ini. Setelah adanya audiensi pada Kamis, (30/1/2020) antara PB PGRI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PB PGRI Ali. H. Arahim oleh pihak terkait mebuahkan hasil. BP Tapera mengirimi surat kepada PB PGRI mengenai informasi pengembalian tabungan tertanggal 31 Januari 2020.

Dalam surat yang dikirimkan oleh BP Tapera, pihaknya menyampaikan aktivitas pengembalian tabungan bagi peserta PNS pensiun, termasuk guru PNS yang telah pensiun, akan dilaksanakan setelah dana Taperum PNS yang saat ini dikelola oleh Kementrian Keuangan dialihkan kepada BP Tapera.

Untuk pengembalian dana tersebut masih dalam proses dan akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dan saat ini PP masih di proses oleh Sekretariat Negara dengan dasar surat Sekretaris Jenderal Kementrian PUPR kepada Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementrian Sekretarian Negara dengan nomor HK.0101-Sj/01 tanggal 2 Januari 2020 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. (wdy)

5 COMMENTS

  1. Tolong PPnya segera dibuat pak Menteri sebab pns pensiunpun banyak yang terkena dampak COVID 19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here