Home Berita Terkini Presiden Resmi Teken Perpres PPPK, Honorer K2 Tunggu Update di Portal Setneg

Presiden Resmi Teken Perpres PPPK, Honorer K2 Tunggu Update di Portal Setneg

8983
1

SuaraGuru – Jakarta. Kepastian peserta yang lolos pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I tahun 2019 masih belum ada kejelasan hingga kini. Pasalnya pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan secara resmi yang mengesahkan status mereka sebagai PNS kontrak.

Perpres yang mengatur terkait gaji dan jabatan PPPK ini kabarnya tak lama lagi akan turun, sebab menurut informasi resmi perpres tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi Widodo akhir Februari silam.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, ia belum bisa memastikan kapan peserta PPPK Tahap I akan menerima surat pengangkatan tersebut.

“Kami belum bisa jamin,” kata Menteri Tjahjo singkat saat ditemui di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Setelah itu, proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses penetapan NIP dan kelengkapan administrasi lainnya. Jika prosesnya selesai, Sekretaris Negara secara resmi akan mengumumkan di portalnya. Terkait berapa lama prosesnya berlangsung, belum bisa dipastikan, karena tergantung dari BKN.

Kini berbagai instansi pemerintah terus memproses kepastian status PPPK golongan pertama. Namun, seluruh keputusan akhir tetap berada di pimpinan puncak Presiden Jokowi.

Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, dirinya belum bisa memperkirakan kapan kebijakan tersebut akan dikeluarkan oleh Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Tapi kemarin sih menurut info sedang dalam proses. Cuman kapan keluarnya itu yang kita tidak bisa prediksikan,” ujar Paryono saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta.

Paryono menjelaskan kembali bahwa, kementerian-kementrian terkait seperti Kementerian PANRB hingga BKN tak punya kewenangan untuk mendesak Presiden Jokowi agar segera meneken Perpres tersebut.

“Kita tidak bisa paksa presiden juga kan, apakah pak presiden setuju atau tidak. Kan bisa saja dia tidak setuju. Kalau setuju tanda tangan juga kita belum tahu kapan,” ungkap Paryono.

“Kemarin Pak Kepala BKN (Bima Haria Wibisana) juga kan sudah kasih statemen bahwa BKN sudah oke, Menteri PANRB sudah oke, kementerian-kementerian lain terkait juga sudah oke, dan sudah diserahkan ke presiden melalui Setneg. Setelah itu oke nanti terserah presiden,” tutup Paryono.

Dan kini peserta yang lolos PPPK hanya perlu menunggu waktu diterbitkannya surat resmi dari presiden berkaitan jabatan PNS kontraknya. (wdy)

1 COMMENT

  1. Kenapa ya pak presiden hanya memberi kita harapan palsu, tidak kah pppk ini programnya pak presidan, dan kita sudah di nyatakan lulus kok di gantung-gantung seperti ini tdk ada kejelasan sama sekali kapan kita dapatkan hak kita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here