Home Berita Terkini PGRI; Refleksi dan Tantangan Kedepan

PGRI; Refleksi dan Tantangan Kedepan

153
0

Oleh Malda Junidin, Guru SMAN 7 Batam

Berbicara PGRI berarti kita bercerita tentang sejarah yang seumur dengan kemerdekaan bangsa ini. Sebagai anak sulung kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dan merupakan satu-satunya organisasi guru yang diakui waktu itu telah menjelma menjadi rumah yang besar tempat berkumpulnya guru dan tenaga kependidikan dalam wadah sebuah organisasi.

Seiring berjalannya waktu PGRI juga berkiprah di dunia internasional bergabung dengan organisasi-organisasi guru dunia seperti WCOTP (World Confederation of Teaching Profession) dan IFFTU (International Federation for Free Teachers Union) pada tahun 70an. Akhirnya kedua organisasi guru tersebut bergabung menjadi satu-satunya organisasi guru dunia pada tahun 1990an dengan nama Education International. Organisasi guru dunia ini sampai sekarang memiliki 396 organisasi dan serikat pekerja guru di 171 negara dengan beranggotakan 32,5 juta guru dan profesional lainnya dari tingkat PAUD/ TK sampai universitas.

Di akhir tahun 90-an, Education International membentuk konsorsium yang beranggotakan organisasi guru dari Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, Australia dan Jepang. Konsorsium ini dibentuk untuk membantu PGRI atas nama solidaritas sesama guru. Penulis berkesempatan berpartisipasi sebagai penerjemah lisan (interpreter) dalam berbagai kegiatan rapat tahunan antara PGRI dengan Education International, Australian Education Union, Norway Teachers Union, Swedish Teachers Union, National Education of America dan Japan Teachers Union. Penulis juga pernah ditunjuk sebagai staf ahli (Education Specialist) oleh Education International dan PB PGRI yang ditugaskan membantu PGRI secara nasional dalam pencapaian visi dan misi PGRI sebagai organisasi guru yang kuat, independen, demokratis dan berkesinambungan.

Diskusi dalam rapat-rapat antara PGRI, Education International dan negara-negara konsorsium tersebut yang pernah Penulis ikuti menghasilkan beberapa komitmen sebagai berikut:

  1. Penguatan keuangan dan keanggotaan PGRI

Kemandirian sebuah organisasi sangat tergantung dari pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan AD/ART PGRI, anggota diwajibkan membayar iuran bulanan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan yang bermanfaat demi kepentingan guru, anak, sekolah dan pendidikan pada umumnya.

 

Permasalahan yang sering disorot dalam rapat-rapat ini adalah bagaimana memberdayakan anggota PGRI untuk membayar iuran sehingga roda-roda organisasi bisa bergerak untuk mencapai visi dan misi PGRI. Permasalahan keuangan ini sering menjadi sensitif karena masih banyak anggota (guru) PGRI yang merasa keberatan gaji atau penghasilan mereka dipotong untuk iuran. Permasalahan kedua adalah seringnya kegiatan-kegiatan PGRI yang didanai oleh anggota masih bersifat seremonial dan untuk kepentingan politik pengurus PGRI. Permasalahan ketiga adalah distribusi iuran yang masing-masing prosentasenya dialokasikan untuk cabang, kabupaten / kota, provinsi dan Pengurus Besar PGRI yang sering macet.

 

Untuk itu Pengurus Besar PGRI bersama-sama dengan pengurus di provinsi dan kabupaten / kota harus bergandengan tangan mengelola keuangan organisasi secara akuntabel, transparan dan laporan keuangan disampaikan secara reguler kepada anggota. Adapun kegiatan-kegiatan organisasi yang nota bene menggunakan dana anggota PGRI seyogyanya harus bijak mencari kegiatan yang benar-benar menyentuh pendidikan, guru, siswa dan sekolah sehingga anggota memiliki ‘sense of belonging’ dan ‘sense of ownership’ terhadap organisasi ini. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa saja berupa advokasi, kampanye, rapat dengan masyarakat dan orangtua yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota bahwa PGRI bekerja untuk kepentingan guru, anak dan pendidikan.

 

Dalam dua tahun terakhir ini PGRI bekerjasama dengan Education Internasional beserta negara-negara konsorsium meyediakan layanan keanggotaan dan keuangan yang disebut dengan Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) dan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan berbasis web yang akan memudahkan pengurus PGRI dengan sekali klik dapat mengetahui berapa banyak jumlah anggota PGRI di tingkat kabupaten / kota, provinsi dan secara nasional. Sistem keuangan berbasis web ini juga akan mendata iuran yang dibayar, distribusi di masing-masing tingkatan dan yang paling penting terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang sebagian besar dari iuran anggota.

 

  1. Penguatan kapasitas kepengurusan

Pemberdayaan kepengurusan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas pengurus seperti lokakarya, seminar, pembekalan tentang ke-PGRI-an. Pengurus PGRI juga dibekali ketrampilan-ketrampilan advokasi / kampanye, manajemen organisasi dan keserikatpekerjaan. Permasalahan yang sering terjadi sekarang dalam kepengurusan PGRI setelah dirinci dalam rapat-rapat tersebut adalah keterbatasan pengurus untuk bisa bekerja penuh waktu untuk PGRI dan di beberapa daerah sering PGRI dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk kepentingan politik tertentu.

 

Oleh sebab itu kepengurusan PGRI di setiap tingkatan didorong untuk lebih berperan aktif dan menjemput bola permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh permasalahan kriminalisasi guru, anak yang dipukul guru, orangtua yang juga memukuli guru sedang menjadi isu hangat sekarang ini. PGRI bisa mengambil peran aktif sebagai ‘penghubung’ orangtua, anak dan guru, bukan malah mengkonfrontir antara siswa dan guru atau orangtua siswa dan guru.

 

Pengurus PGRI di setiap tingkatan juga diharapkan aktif dalam mengkampanyekan visi dan misi PGRI. Kampanye tidak harus memobilisasi guru untuk berdemonstrasi di jalan tetapi bagaimana PGRI secara santun mampu menggabungkan pengetahuan, ketrampilan dan seni dalam advokasi dan berkampanye. Penggunaan media massa dan media sosial seperti koran, press release, facebook, instagram, youtube, whatsapps, meme,  dll merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan aspirasi PGRI kepada anggota dan pemangku kepentingan.

 

Pengurus PGRI juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pendidikan. Untuk itu Pemerintah dan DPR/DPRD seharusnya mengajak PGRI sebagai perwakilan organisasi guru berpartisipasi dalam perumusan dan penentuan kebijakan pendidikan baik di daerah dan dalam skala nasional. Hal ini tentu saja bisa dilakukan kalau PGRI memiliki ‘bargaining power’ dengan pihak pemerintah. Kekuatan ini bisa dimiliki oleh PGRI kalau organisasi ini dicintai oleh jutaan anggotanya (guru) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu komando saja, organisasi ini bisa mengumpulkan jutaan guru dalam melaksanakan suatu aksi, kekuatan yang sebenarnya sangat besar dan dahsyat.

 

  1. Kesetaraan jender dan peningkatan kepengurusan perempuan.

Rasio jumlah guru perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki seharusnya juga berdampak terhadap kepengurusan PGRI. AD/ART PGRI yang mensyaratkan minimal 30% kepengurusan perempuan di setiap tingkat hampir sebagian besar sudah terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya jumlah pengurus laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pengurus perempuan.

 

Kemudian kuantitas kepengurusan perempuan yang belum menunjukkan kualitas kepengurusan juga menjadi masalah krusial. Alasan klasik yang sering ditemukan adalah keterbatasan pengurus-pengurus perempuan dalam segi waktu untuk bekerja sebagai guru dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Beban jam mengajar, terutama guru yang sudah sertifikasi, minimal 24 jam mengharuskan guru menghabiskan banyak waktu di sekolah sehingga komitmen terhadap kepengurusan PGRI bisa saja terabaikan. Di beberapa daerah, faktor adat dan budaya juga ikut mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepengurusan.

 

Oleh sebab itu, kepengurusan PGRI harus memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya bagi pengurus perempuan berperan aktif dalam rapat-rapat organisasi, pengambilan keputusan dan advokasi / kampanye. Adapun seminar, lokakarya dan pelatihan yang melibatkan pengurus PGRI harus mempertimbangkan kesetaraan jender dengan rasio 50% perempuan dan 50% laki-laki.

UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur organisasi profesi guru telah membuka keran berdirinya organisasi-organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dll. PGRI sebagai organisasi guru terbesar harus menyikapi ini sebagai sebuah dinamika perkembangan jaman dan PGRI harus mampu beradaptasi dan mengikuti dinamika ini. pengurus PGRI di semua tingkatan harus berjuang meningkatkan kesadaran anggota, masyarakat dan Pemerintah bahwa PGRI hadir di republik ini bukan sebagai organisasi birokrat atau sebagai kendaraan untuk kepentingan politik tertentu.

Dalam beberapa tahun ini PGRI terus berbenah, memaknai perjuangannya sebagai tempat bernaung para guru. Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti Lingkar Belajar Guru, lokakarya menulis digital PGRI, seminar peningkatan kompetensi guru di era revolusi industry 4.0, pelatihan advokasi dan kampanye, pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus PGRI, dll adalah kegiatan yang tepat sasaran menyentuh guru dan pengurus PGRI di daerah. Kegiatan seperti ini harus senantiasa digaungkan agar guru-guru di akar rumput merasakan bahwa mereka memiliki rumah besar untuk bernaung, belajar mengembangkan potensi, dan meningkatkan kapasitas sebagai pengurus dan anggota PGRI.

Dengan uraian diatas, adalah momentum yang tepat bagi PGRI pada bulan yang bertepatan dengan HUT PGRI yang ke-73 pada 25 November 2019, untuk menyampaikan aspirasi dan cita-cita PGRI kepada semua pemangku kepentingan pendidikan bahwa PGRI lahir untuk memperjuangkan kepentingan anak-anak Indonesia dan pendidikan pada umumnya. PGRI lahir bukan hanya sekedar membela kepentingan, kesejahteraan dan profesionalisme guru, tetapi bagaimana PGRI bisa menunjukkan bahwa guru yang sejahtera, guru yang profesional bisa berperan dalam menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang. Dirgahayu PGRI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here