Home Berita Terkini Masukan PGRI Untuk Menteri Nadiem

Masukan PGRI Untuk Menteri Nadiem

113796
30

Sesuai yang disampaikan Menteri Nadiem di acara lepas sambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dua pekan lalu. Bahwa 100 hari pertamanya digunakan untuk mendengar, menerima masukan, dan belajar dari para pakar, dan semua elemen pendidikan, maka hari Senin, 4 November 2019 diadakan pertemuan bertajuk Forum Silaturahim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan berlangsung di ruang sidang Graha I, Gedung A Lantai 2 Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Sesi pertemuan ini mengambil topik memajukan profesi guru dan dimoderatori Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang bersama 22 organisasi lain dan beberapa perwakilan komunitas pendidikan. PGRI mendapat kesempatan bicara yang kedua menyampaikan beberapa buah pikir sebagai bentuk urun rembuk yang sebenarnya sejak lama selalu diberikan PGRI sebagai mitra strategis pemerintah di bidang pendidikan. Menurut Prof.Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Ketua Umum PB PGRI, sebagai mitra strategis pemerintah, PGRI telah menyiapkan masukan baik secara konseptual maupun praktis berdasarkan keadaan di lapangan untuk diberkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Siapa pun menterinya, PGRI dengan anggota hampir mencapai 3 juta guru selalu memberikan masukan berbagai permasalahan di lapangan dan urun rembuk solusinya”, ujar Unifah Rosyidi.

Dalam pandangannya, PGRI menyampaikan bahwa poin penting untuk memajukan pendidikan adalah guru. Guru menjadi kata kunci suksesnya suatu upaya peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Prof.Supardi, Ketua PB PGRI, kunci Sumber Daya Manusia unggul itu terletak pada kualitas guru. Untuk mendapatkan guru berkualitas, harus ada kebijakan revolusioner untuk menetapkan status guru homogen (semua sebagai guru tetap), sehingga mendapatkan punya kesempatan yg sama utk mengikuti diklat, kesejahteraan/penghasilan, dan perlindungan.

Hendaknya dibuat kebijakan bahwa profesi guru sebagai profesi yang menarik dan menjanjikan, baik aspek kesejahteraan maupun keistimewaan lainnya, dan tidak boleh dicemburui oleh pegawai/profesi lainnya. Tujuannya agar anak-anak bangsa berkualitas super berminat/tertarik menjadi guru.

Selain itu, perlu didorong perubahan regulasi, agar pembagian kewenangan pusat daerah didasarkan fungsi layanan SNP. Layanan Standar Pendidik & TK kewenangan pusat, untuk Standar Pembiayaan, Sarpras, dan Standar Pengelolaan, kewenangam daerah, serta 4 SNP Lainnya (standar kurikulum dll) menjadi kewenangan satuan pendidikan. Pemerintah pusat cukup membuat standar kurikulum inti.

Di masa mendatang hendaknya pemerintah memiliki kebijakan, bahwa semua urusan pendidikan yang selama ini ada di kementerian lain, disatukan dengan Kemendikbud, agar 20% APBN/D pendidikan menjadi efektif, dan pendidikan ada dalam satu sistem, ujar Prof.Supardi menutup pembicaraan.

Menurut Ketua Umum PB PGRI, secara lengkap, poin-poin gagasan yang disampaikan oleh PGRI adalah sebagai berikut:

  1. Tingkatkan terus kesejahteraan guru, melalui pencairan dana sertifikasi tepat waktu dan melekat pada gaji sehingga bisa cair tiap bulan
  2. PPG dilaksanakan bagi calon guru atau para sarjana pendidikan yang akan menjadi guru, bagi guru-guru yang sudah mengajar buka kembali program PLPG dan dibiayai pemerintah.
  3. Kualitas guru perlu ditingkatkan melalui diklat/workshop yang memuliakan guru dengan konsep diklat/workshop living education, Inspiratif, dan motivatif.
  4. Mempermudah administrasi guru, kenaikan pangkat guru, memperpendek birokrasi pendidikan, dan mendorong guru untuk lebih mengembangkan Pembelajaran yang Demokratis, Beragam, Kolaboratif n Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan (PADEBERKINEM) melalui berbagai aplikasi pembelajaran
  5. Pemetaan kualifikasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemetaan kualitas sekolah berbasis kinerja. Tunjangan kepala sekolah dan pengawas harus segera direalisasikan.
  6. Penilaian Kurikulum 2013 harus direvisi karena masih bertentangan dengan hakikat kurikulum 2013 dan menyulitkan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran serta masyarakat kesulitan membaca hasil penilaian kurikulum 2013.
  7. Terjadi kembali kamar-kamar pengembangan mutu yang sifatnya sektoral (pendidikan dasar tanggungjawab kab/kota, pendidikan menengah tanggungjwab provinsi, dikti tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga harus ada kebijakan yang diskresi untuk mengatasi ini melalui percepatan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Dari mulai tata kelola guru, kurikulum, sarana prasarana, pengembangan karier, dan harlindung.
  8. Pemerintah segera mengabulkan 11 tambahan kemaslahatan dan penghasilan bagi guru berdasar UUGD.
  9. Solusi bagi guru honorer dengan memberikan tunjangan minimal UMR atau setara dengan golongan III a.
  10. Pemerintah segera menerbitkan Keppres terkait PGRI sebagai organisasi profesi.
  11. Pemerintah bersinergi dengan PGRI sebagai Organisasi Profesi dalam peningkatan mutu guru
  12. Pengelolaan dana BOS lebih mementingkan subtansi dari pengelolaan yang memudahkan sekolah, bermakna bagi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan, terutama di SD tidak ada tenaga administrasi yang khusus mengelola keuangan sekolah.

Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, merespon positif masukan PGRI. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua yang hadir dapat menyampaikan secara lisan poin-poin gagasan kepada Mendikbud. Namun ada beberapa poin penting yang disampaikan Mendikbud Nadiem bahwa tugasnya sebagai menteri bukan sebagai tukang pembuat aplikasi.
Menteri berpesan kepada semua agar memikirkan apa yang harus dibuat di ruang kelas dan di rumah sehingga berdampak positif pada peserta didik. Jadi perlu ada kolaborasi antara sekolah dan orangtua.

Mendikbud menekankan pentingnya lembaga pendidikan memberikan perhatian agar anak-anak dapat berkembang nilai-nilai kemanusiaannya seperti tanggung jawab, saling percaya, jujur, dan mau berkolaborasi. Dalam konteks perkembangan teknologi, sekolah-sekolah perlu menjamin, agar anak-anak mampu bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi dapat membantu anak-anak semakin mencintai dan menyenangi belajar. Masalah semangat/minat belajar ini yang menjadi keprihatinan guru dan orang tua. Di tengah dunia yang semakin kompleks ini, diharapkan guru-guru menjadi pembelajar dan inovator.

Jakarta, 4 November 2019

Dituliskan oleh:
Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd.

Kontributor:

  • Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
  • Prof.Dr. Supardi US
  • Drs. Huzaifah Dadang, M.Si.
  • Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.
  • Dudung Abdul Kodir, M.Pd.
  • Dr. Jejen Musfah, M.A.

30 COMMENTS

  1. USUL TERBUKA BUAT MAS MENTRI PENDIDIKAN SOAL RENCANA PEROMBAKAN KURIKULUM BESAR-BESARAN.

    Bagi saya dan kami ganti menteri ganti kurikulum itu biasa di indonesia, kamipun sepakat jika pergantian kurikulum adalah sebuah keniscayaan, dan kurikulum memang sebangsa mahluk yang harus bergerak dinamis. Namun kami tak dapat berharap banyak sebelum melihat seperti apa grand desain kurikulum baru hasil operasi bedah besar-besaran nanti. Dan sebelum semua proses kontruksi itu terjadi, dan setelah bapak mentri mendengar banyak masukan dari para ahli, izinkan saya sebagai salah satu guru di sekolah kecil di pinggiran negeri ini menitipkan suara hati yang mungkin belum terwakili sekedar aspirasi penambah bekal para petinggi mendesain wajah pendidikan kita nanti;

    1. Kurikulum harus berbasis kebutuhan bukan kepentingan, apalagi jika akhirnya hanya dianggap sekedar proyek penghabis anggaran.
    2. Ajak diskusi para praktisi yang hampir seluruh hidupnya habis untuk bertugas di lapangan, jangan sekedar hasil diskusi para konseptor dan pemikir yang hampir menghabiskan hari-harinya di balik meja dan ruang seminar.
    3. Jangan lupa, tugas pendidikan bukan sekedar melahirkan generasi berilmu, namun jauh lebih penting dan besar dari itu mereka harus beradab. Karena yang sedang kita bangun bukan sekedar piramida ilmu namun sebuah peradaban. Jika pendidikan hanya bersusah payah menyiapkan generasi berilmu itu terlalu sederhana, dan untuk itu fungsi dan peran guru lebih sederhana dan bahkan mudah digantikan oleh fungsi-fungsi lain dari teknologi. Namun tugas terbesar pendidikan adalah membangun watak untuk menciptakan PERADABAN, dan semua ini hanya dapat dilakukan oleh guru dan tak dapat tergantikan. Perkuat peran, tugas, fungsi, kesadaran, dan stimulus guru lantas gadangkan dengan peran yang lain yang menguatkan.
    4. Kurikulum harus menanusiakan manusia bukan merobotkan yang sudah jadi manusia, baik secara konten, beban belajar, efektifitas dan efisiensinya. Kalau mampu hasilnya bisa memanusiakan robot sekalipun.
    5. Kurikulum jangan campakkan peran tertinggi agama dan tuhan karena kita hidup bukan di planet dan sistem tataran hidup ciptaan manusia namun serpihan kecil dari kekuasaan tuhan.
    6. Kurikulum harus mampu mengajarkan, mendidik, menjaga dan memelihara generasi.
    7. Sisanya saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini sampai ke pak menteri dan kurikulum baru benar-benar menyelamatkan.

    DADAN HERMAWAN, M.Pd
    (Guru SDN Pelita Karya Kec. Jalancagak Kab. Subang, Jawa Barat).
    ====================================

    • Super, jgn pernah terobsesi dgn sistem serba robot, (maaf melanggar kodrat sbg manusia),salut memanusiakan manusia dan memanusiakan orang, dan satu lg soal fullday,hendaklah jgn memaksakan ” teori mengisi botol dgn menumpahkan seember pd saat yang bersamaan, botol takkan terisi….penuh” kalau penting libur ya, ga usahlah fullday, cukup 5hari normal, gak perlu 6 hari jdi 5 hari, mohon maaf kurang lbhnya

  2. 1. Pengawas sekolah dibubarkan cenderung tidak efektif dan menghamburkan anggaran. Sebaiknya kepala sekolah yang merangkap pengawas karena murni sebagai managerial mayoritas tidak disentuh kepala sekolah sehingga kepala sekolah cenderung hanya duduk tanpa aktifitas yang bermanfaat, berjalan2, kumpul2 dan berpolitik.
    2. Untuk pemerataan pendidikan bukan hanya siswa yang di zonasi tapi juga guru. Faktanya guru2 tidak merata dizonasi sehingga sekolah eksklusif dan sekolah unggulan tetap ada disatu tempat saja. Hasilnya guru sibuk pendekatan dan berpolitik tidak lagi konsentrasi pada kompetensi karena guru prestasi tidak ada gunanya yang berguna jika guru bisa membuat pejabat dikbud senang. Jika zonasi guru bisa merata disemua sekolah tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun, yang keluarga Kadislah, bawaan kabid GTKlah dll dijamin pendidikan akan benar2 merata. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya di siswa tapi juga ada pada pencetaknya yaitu guru.
    3. PR untuk siswa ditiadakan karena tidak efektif, membuang waktu dan tidak meningkatkan kompetensi.
    4. Fullday atau 5 hari kerja tidak hanya berlaku pada pegawai tapi juga untuk siswa dan guru, hingga ada akhir pekan yang merata untuk semua komponen.

    • Terima kasih komennya. PGRI ingin menjadi bagian dari solusi bukan pembuat masalah. Sehingga usulan PGRI diupayakan menjadi solusi terhadap masalah dan tidak menimbulkan masalah baru.

      • Terima kasih Bu Catur atas tanggapan bijaknya… Setiap gagasan memang seyogyanya berdasar pada akal sehat, bukan hanya mengandalkan emosi yang justru akan semakin menambah ruwet persoalan.

  3. Buat bahan intropeksi diri aja, mereka yg di atas tidak pernah tau derita yg sebenarnya kami para guru honorer yg usia sudah 35- ke atas. Bagaimana nasib anak2 kami dimasa yg akan datang

  4. masukan untuk pengurus PGRI : sy Sebgai guru mohon kepada pengurus PGRI selaku organisasi persatuan guru republik indonesia agar spya memperhatikan dan melindungi dngan memberi perlindungan hukum kepada guru yg mengalami penganiayaan dsekolah yg sering dilakukan orang tua siswa. dan guru merupakan fasilitas utama dsekolah apabila ada yg menganiaya guru dsekolah brarti sma halnx merusak fasilitas sekolah dan guru yg mngalami akan terganggu dlam melaksanakan tugasnya. dan jika kejadian penganiayaan terjadi disekolah brari bukan hal pribadi karena guru melakasnakan tugas dinas jdi kejadian seperti itu spya diubah bukan kejadian pribadi tp instansi yg harus keberatan. jdi harapan sy selaku guru spaya mendapatkan perlindungan hukum dari PGRI dan PGRI berindak cepat dan tegas apabila ada salah satu guru yg dianiaya disekolah dngan memberi pendampingan sehingga guru tidak berjalan sendiri menghadapi masalahnx. sekian dan trima ksh ats perhatian jika memang ada organisasi dikalangan guru.

    • Siap. PGRi selalu bergerak jika dibutuhkan anggota. Hubungi pengurus PGRI setempat jika ada permasalahan. Akan ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan hukum atau mediasi. Atau hubungi web pgri.or id atau suaraguru online. Akan kami teruskan ke pihak pengurus terkait.

  5. Menyikapi point 12 bahwa di SD tidak adanya tenaga administrasi maka kami selaku guru/kepala sekolah SD sangat mengharapkan adanya tenaga administrasi tetap(PNS) walaupun tidak kami mengharapkan pemenuhan kebutuhan sarpras dan yang lainnya jangan berbentuk uang tetapi bentuk barangnya alasannya karena di SD tidak ada tenaga administrasi tadi sehingga guru/kepala sekolah kerepotan harus munyusun laporan pertanggungjawaban dan menjadi beban moral yang berat kemudian mengganggu konsentrasi guru/kepala sekolah terhadap kewajibannya,ksmi mengharap sebagai penerima manfaat. Sekian terima kasih.

  6. Selamat bagi pak nadim yg sudah diberikan amanah oleh bpk jokowi utk menjabat sebagai Menteri Pendidikan.Saya dari Kec.Pulau Laut Tengah Kab Kotabaru Prop.Kalimantan Selatan yg mulai bulan Mei 2005 s/d skarang 2019 masih menjadi Guru Kontrak daerah dgn honorarium Rp. 1.000.000 dipotong bpjs ketenagakerjaan Rp.48.000 yang mempunyai dan harus menanggungjawabpi 1 istri 4 anak.saya adalah salah satu contoh yg sampai sekarang ini blm ada kejelasan nasib baik dari dinas kabupaten kota ataupun dinas pindidikan pusat…Mengajar menjadi Guru SD selama 13 Tahun 5 bulan harus sampai kapan kah saya secara pribadi dan kami secara umum harus lamanya lg Mengajar Untuk dapat diberikan kemudahan menjadi PNS atau pun PNSD/PPPK. Apalagi di kab.kotabaru kalsel tidak ada penerimaan PPPK utk guru disebabkan daerah yg tidak mampu klu utk melakukan perekrutan PPPK dan dibebankan ke APBD….mohon kepada bpk.menteri yg baru dapat menindaklanjuti keluhan saya secara pribadi dan kami secara umum…utk jumlah tenaga guru kontrak daerah di kabupaten kota ada sekitar 150 orng dan tenaga Insentif Daerah / isenda 1000 orng..

    • Kog gak direplied oleh Catur dan pengurusnya ya? Padahal ini nyata dan terjadi di lapangan, perlulah masalah ini disampaikan pada pak menteri, bukan solusi dari masalah beberapa orang saja yg merasa pendapatannya masih kurang terus

  7. Dear pak menteri…
    Saya seorang guru honorer yg mengabdi sejak thn 2010 dan blm sertifikasi.. Dengan upah di awal 150rb/buln dan smpai saat ini dbwah 500rb yg pencairannya 3 bln sekali..
    Saya hanya memberi masukkn untuk
    1. mempermudah pengurusan NUPTK. Awalny mengajukn Pembuatan NUPTK 2 thn setelah mengabdi, namun sampai detik ini tdk terealisasi dgn berbagai bnyk alasan, salah satuny hrus memiliki SK pejabat walikota/Bupati / Kepala dinas pendidikn. di tempat kami untuk mendapatkn SK tersebut sangat sulit dgn bermacam alasan…
    Kenapa saya ingin dipermudah, krn dgn alasan tidak ada NUPTK, kami guru honorer ini tdk bs mengajukn beasiswa S2 ke dinas pendidikn, tdk bs mengikuti seleksi guru berprestasi, tdk bs pengajuan tunjangn profesi dan mengikuti bnyak kegiatn yg mensyaratkn adany NUPTK…
    2. Mohon sekiranya memperhatikn juga nasib tenaga operator yg honorer…
    Di sekolh saya, operator merangkap menjadi TU. Kerja mereka bisa dikatakn banyak sekali tidak setimpal dengan gaji yg dterima..
    3. Jika ada double job, misalnya seperti saya kerjanya menjadi guru mulok plus walikelas SD (36jam pelajaran melebihi beban kerja guru yg sdh sertifikasi yg cuma minimal 24 jam) krn menggantikn guru yg pensiun sudah hmpir 2 semester, mohon sekiranya mendapatkn uang lembur atau insentif lebih dluar gaji… Dan saya rasa di daerah2 lain juga pernah merasakan seperti ini dikarenakn kekurangn guru jd kerjanya double
    4. Keterbukaan semua sistem (kecuali rahasia negara) misalny pengumuman beasiswa dinas pendidikn, semua pelatihan dsb krn selama ini hanya kalangn terdekat saja yg bs tau info2 penting seperti itu shgga kesempatn itu hanya untuk org terdekat mereka saja tidak terbuka untuk umum…
    5. Tunjangn kesehatan. Dengan gaji di bawah 500rb, beranggotakan 4 org dalam kluarga yg notabene iuran BPJS akan naik 2x lipat di tahun 2020, sangat-sangat memberatkan kami..
    Jd Pak mentri, mohon diperhatikan nasib kami honorer ini… Terima kasih

  8. Apakah benar tulisan yang beredar di WA tentang IGI (Ikatan Guru Indonesia) yang mengusulkan matpel pendidikan B.Inggris dihapuskan untuk jenjang SMP dan SMA? Dan hanya ada di SD saja?

  9. Assalamualaikum..semoga isi hati ini sampai ke pak mentri.sy sdh honor 13 th.dg usia 48 th guru mtk di smp 14 b.lampung.mengapa pemerintah tdk mengangkat guru honor seperti sy ini yg sdh tahan banting tahan uji dn pny pengalaman pbm dikls ..tetapi yg baru2 tamat kuliah blum pny pengalaman mengajar bs diterima cpns.kbrnya lg pppk tuk th ini tdk ada..sedih sekali rasanya…selanjutnya sy jg ketar ketir dg dygnya guru2 br cpns dn guru2 yg mutasi ke kota bandarlampung dari kabupaten2.skrg sy tdk mendapat jm ngjr mtk lg .dan skrg mengajar mapel prakarya.mohon pak sy dn jg bnyk yg seperti sy ini diperhatikan..atas kebijakan bpk sy haturkn terima ksh.wassalam.

    • Waalaikumsalam. Salam hormat dari redaksi kepada pejuang tangguh seperti ibu. Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan. PGRI dalam satu poin usulannya ada tentang perjuangan untuk kesejahteraan guru honor. Doakan perjuangan kita semua diridhoi Allah SWT. Tetap seemangat Ibu. Salam hangat tentu selalu disampaikan dari Ketua umum PB PGRI untuk para pejuang pendidikan seperti ibu.

  10. Guru butuh kenyamanan dalam mendidik,melatih dan mengajar….. Oleh karena itu, Guru butuh payung hukum yg melindungi hak dan nasibnya dalam melaksanakan tugasnya…. Melihat kondisi saat ini banyak hal teristimewa hak guru dilecehkan” mematikan “motivasi guru utk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab … #savehakguru#

  11. Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
    Mau tanya nih…
    Mengapa kalau ada penerimaan CPNS untuk formasi Guru TK kok tidak ada
    Apakah untuk Guru TK itu tidak penting untuk diperhatikan masa depannya atau mungkin belum ada kuotanya
    Padahal di daerah saya untuk PNS guru TK sudah banyak yang purna tugas
    Alhamdulillah…saya sudah PNS Guru TK
    saya ngabdi pada tahun 1987 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2007 waktu itu diangkat secara otomatis
    Untuk guru guru TK jangan patah semangat selalu optimis , suatu saat nanti pasti Pemerintah akan mengupayakan CPNS
    Berdoa…berdoa…berdoa…dan terus berusaha
    Ingat dengan semboyan AIR (Aku Iklhas dan Rela)
    untuk mengabdikan diri dalam bidang pandidikan
    SEMANGAT GURU GURU PAUD

  12. Tolong pak nasib guru non pns di perhatikan terutama yg blum sertifikasi ,jangan bebani guru dg administrasi yg melelahkan berikanlah penghargaan dan tingkatkan kpmpetensi guru
    Kasihsn guru tk yg non pns pak sdh 15 tahun lebih honor masih di bawah 750 ribu makasih

  13. Ikut titip saran sedikit
    Jgn ada intervensi politik kepada pendidikan supaya menghasilkan pendidikan yg berkualitas. Di daerah daerah pengangkatan kepala2 sekolah diwarnai dengan kepentingan politik dan masih berkolusi.

  14. Assalamu’alaikum
    Sejauh ini masih banyak terjadi kesenjangan antara guru PNS dgn guru swasta, padahal sama2 mendidik anak bangsa, mohon agar pemerintah juga memperhatikan tentang kesejahteraan guru swasta. Agar tdk terjadi kesenjangan. Karena dgn sejahtranya kehidupan guru maka kulitas pendidikan di suatu negara pasti akan lebih baik.

  15. Assalamualaikum.. Saya membaca usulan PGRI kepada Bapak Menteri Nadiem. Dan sangat berkesan di poin 9 bahwa guru honorer disetarakan GOL. III.a dan sesuai gaji UMK. Tp mungkin bs ditambahkan agar para guru honorer yg sdh mengabdi di sekolah2 bs diangkat menjadi PNS. Agar guru honorer yg selama ini mengabdi tdk sia2 dan para guru honorer yg sdh putus asa (berhenti Krn tdk sesuai gaji dg kerjanya) bs melihat bahwa pemerintah peduli kepd GURU. Dan para masyarakat tdk memandang sebelah mata guru honorer…

  16. Assalamu’alaikum, sangat setuju dan perlu direalisasikan usulan dari Ketua Umum PB PGRI, point
    1. Peningkatan kesejahteraan guru dana pencairan tunjangan sertifikasi tepat waktu dan melekat pada gaji setiap bulan.
    2. PPG untuk calon guru atau sarjana pendidikan yang ingin menjadi guru, untuk guru yang telah mengajar apalagi telah mengajar lebih dari 10 tahun melalui PLPG.
    3. Kualitas guru ditingkatkan melalui Diklat/workshop.
    4. Permudah adminitrasi guru, kenaikan pangkat guru, pemangkasan birokrasi di bidang pendidikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here