Home Berita Terkini Dialog Publik: “Guru Honorer Bicara”

Dialog Publik: “Guru Honorer Bicara”

424
0

Oleh: Catur Nurrochman Oktavian

Redaktur pelaksana Suaraguru

Berbicara tentang honorer, banyak substansi yang perlu dibahas. Dari soal gaji yang jauh dari sejahtera, status yang tidak kunjung jelas, dan tidak adanya jaminan sosial. Tiga layak itu yang menjadi substansi utama pembahasan dalam dialog publik honor bicara yang berlangsung di rumah perjuangan honorer ayah Didi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Sabtu, 2 Maret 2019.

Dr. H. Didi Suprijadi, MM., yang juga sebagai salah satu ketua PB.PGRI sebagai pembicara kunci dalam diskusi publik sekaligus tuan rumah kegiatan ini, menyampaikan tri layak honorer yang dijanjikan Presiden Jokowi sesuai nawacitanya yang tercantum dalam piagam Ki Hajar Dewantara belum kunjung terealisasi. Tri layak yang meliputi layak status, layak upah, dan layak jaminan sosial ini yang diharapkan dikupas oleh para narasumber dan menjadi pencerahan khususnya bagi para peserta yang hadir. Sebagai pemantik diskusi adalah Oktoberta Sri Sulastri, guru honor di DKI Jakarta. Sebagai narasumber dihadirkan Dr. Jejen Musfah, MA., ahli pendidikan, ketua prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Syarif Hidayatullah(UIN), Jakarta. Hadir pula sebagai narasumber, yaitu Dr. Muhammad Andi Asrun, pengacara profesional para guru honorer, dosen Universitas Pakuan Bogor. Kahar S. Cahyono, pemred Koran Perdjoangan didaulat sebagai moderator. Salah satu narasumber lainnya, Dr. Dudung Nurullah Koswara berhalangan hadir.

Oktoberta Sri Sulastri memantik diskusi dengan apik. Dengan berlinang air mata, menahan getirnya penderitaan, Ia menyampaikan perjuangannya bersama rekan-rekannya untuk mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Untuk diketahui, ibu Okto ini sudah mengikuti tes CPNS untuk kategori II dan dinyatakan lulus. Tapi, entah mengapa tidak kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Perjuangan mendapatkan haknya tidak urung mendapatkan intimidasi dari oknum pejabat yang berujung penonaktifannya sebagai guru selama kurang lebih setahun. Akibatnya, selain status nasibnya semakin tidak jelas, penghasilannya pun hilang. Kisah yang disampaikan bu Oktoberta ini semacam fenomena gunung es. Maksudnya, di DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara saja dijumpai permasalahan seperti ini, lalu bagaimana di daerah pelosok Indonesia lainnya? Mungkin masih banyak persoalan guru honor di daerah lainnya yang tidak muncul di permukaan.

Menurut Jejen Musfah, permasalahan tri layak terutama layak status ini, membutuhkan political will dari pemerintah pusat maupun daerah. Penyederhanaan dan pembuatan aturan yang memihak guru terutama untuk penyelesaian guru honorer sangat diperlukan. Selain itu, aturan alokasi anggaran untuk honor guru nonpns dalam Bantuan Operasional Sekolah yang sangat minim (kurang lebih 15 persen) menjadi persoalan tersendiri. Untuk layak jaminan sosial, Jejen menyoroti perlunya perbaikan tata kelola sistem jaminan sosial oleh BPJS yang beberapa tahun ini mengalami defisit yang cukup besar mengakibatkan berkurangnya pelayanan bidang kesehatan.

Muhammad Andi Asrun yang tampil sebagai pembicara ketiga, memaparkan perjuangan para guru honor yang ditempuh melalui jalur hukum. MA telah mengabulkan sebagian gugatan para guru honor terhadap peraturan pemerintah tentang batasan usia yang menyebabkan para guru honor tidak dapat mengikuti seleksi CPNS karena usianya sudah melewati batas ketentuan. “Telah dikabulkannya gugatan tersebut membuktikan telah terjadi kekeliruan tentang penetapan batas usia seleksi CPNS bagi guru honor”, kata Asrun. Peraturan pemerintah tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau dikenal PPPK, menurut Asrun juga memiliki banyak kelemahan. Salah satunya menabrak undang-undang(UU) tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa tenaga kerja itu dikontrak paling lama dua kali setahun, dan selanjutnya harus diangkat sebagai tenaga tetap. Dalam waktu dekat, Andi Asrun juga akan mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agung, terkait Peraturan Pemerintah(PP) No.48/2015 yang melarang pemda mengangkat tenaga honor. Menurut Asrun, UU induk dari PP tersebut telah dicabut, maka penggunaan PP sebagai aturan turunan menjadi tidak relevan lagi. Menutup paparannya, Asrun mengatakan bahwa perjuangan para honorer melalui jalur hukum dijamin konstitusi, sehingga tidak perlu ragu melakukannya. Selain perjuangan melalui diplomasi dan jalur hukum, hendaknya jalur politik juga patut dilakukan.

Dialog ini memberikan kesimpulan bahwa permasalahan honorer ini perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur, misalnya melalui organisasi profesi PGRI, jalur diplomasi, dan jalur hukum. Isu ini dapat terus diperbincangkan dalam berbagai forum di berbagai daerah agar pemerintah banyak mendapatkan masukan yang memberikan solusi bagi penyelesaian masalah honorer di masa mendatang. Memang, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak berusaha merubahnya.

Wallahualam bishowab

Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, 2 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here