Home Berita Terkini PGRI DKI dan Guru Bantu

PGRI DKI dan Guru Bantu

17
0

(Contoh Baik Advokasi Guru)

Oleh Didi Suprijadi (Ketua PB PGRI)

Persoalan guru di DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan persoalan guru di provinsi lain. Masalah guru honorer, kesejahteraan, dan status guru adalah merupakan persoalan yang dihadapi mayarakat saat ini. Persoalan ini sengaja diangkat dalam tulisan, sebagai contoh baik kegiatan pengurus PGRI dalam mengadvokasi guru. Kebetulan diambil contoh kegiatan pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta. Tulisan ini ditujukan untuk keperluan penambahan wawasan dan pengetahuan bagi Lead Organizer (LO), Mentor, dan peserta kegiatan pelatihan Education International (EI).

Advokasi merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk memengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap anggota organisasi atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan advokasi adalah sebagai berikut. Berdasarkan Fakta atau Bukti (Evidence Based), Bermanfaat, Transparan, Akuntabel, Tidak Bergantung kepada Pengaruh Luar, Nondiskriminatif, Netral dan tidak menghakimi.

Yang dimaksud Pengurus PGRI Provinsi DKI adalah pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan PB PGRI nomor 10/kep/PB/XXl/15 tentang susunan dan personalia Pengurus Provinsi PGRI DKI Jakarta masa bakti XXl. Yang dimaksud guru bantu adalah guru bantuan dari pemerintah untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dengan honor dari APBN. Guru bantu diangkat tahun 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu. Pengangkatan guru bantu dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan guru. Guru bantu ditempatkan di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia sebagai guru honorer. Kecuali guru bantu yang ada di Provinsi DKI Jakarta, guru bantu sebanyak 7.807 orang ditempatkan di sekolah swasta.

Guru Bantu di DKI
Awalnya Guru Bantu diangkat berdasarkan kebutuhan guru yang sangat mendesak sebagai tenaga pengajar di DKI pada tahun 2003 sebanyak 5.671 orang, dan tahun 2004 diangkat sebanyak 2.136 orang sehingga total sebesar 7.807 orang yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah swasta di lima wilayah DKI Jakarta dengan gaji dibebankan APBN/DAU yang awalnya hanya Rp. 460.000 perbulan dan pada tahun 2007 honornya dinaikkan menjadi Rp. 710.000 perbulan.

Kemudian pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48, untuk mengakomodir Guru Bantu dan Tenaga honorer menjadi PNS. Dan selanjutnya diadakan pendataan ulang atas dasar PP Nomor 48 sesuai juknis dan juklak yang dikeluarkan oleh BKN hanya terjaring 20% orang guru bantu, maka tersisa Guru Bantu DKI Jakarta sebanyak 6.852 orang. Selanjutnya dengan banyaknya desakan dari berbagai pihak, maka PP 48 tahun 2005 direvisi menjadi PP 43 tahun 2007 dengan ketentuan disederhanakan dan bisa mengakomodir Guru Bantu dan Tenaga Honorer menjadi PNS.

Kemudian pada bulan Agustus 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Formasi untuk Guru Bantu DKI Jakarta sebanyak 3.373 orang. Kemudian melalui LPMP DKI Jakarta, dilakukan pemberkasan dengan persyaratan CPNS sesuai juknis dan juklak yang baru. Semua berkas Guru bantu dikumpulkan melalui LPMP DKI Jakarta. Akhirnya pada bulan April 2010 ada 777 Guru Bantu DKI Jakarta yang dipanggil oleh LPMP DKI Jakarta untuk dilakukan pemberkasan. Dari 777 orang yang dipanggil, yang memenuhi syarat hanya 630 orang dan sisanya 6.023 orang belum ada penjelasannya.

Permasalan Guru Bantu di DKI berbeda dengan guru bantu di tempat lain. Guru bantu di seluruh Indonesia sudah selesai pemberkasan dan pengangkatannya menjadi PNS karena guru bantu bekerja di sekolah negeri. Sedangkan guru bantu di DKI Jakarta bekerja di sekolah swasta. Peraturan tidak membolehkan aparat pemerintahan bekerja di sektor swasta. Bertambah persoalan Guru Bantu di DKI Jakarta, karena perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional dihentikan dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional sebagaimana dimaksud, maka honorarium guru bantu pun dihentikan termasuk Guru Bantu di DKI Jakarta. Penghentian ini setelah keluar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 141 tahun 2014 tentang penghentian perjanjian kerjasama Guru Bantu.

Alasan penghentian kerja sama guru bantu, karena secara nasional urusan guru bantu sudah selesai, setelah seluruh guru bantu diangkat menjadi PNS, kecuali di beberapa daerah masih satu dua orang yang tercecer. Di DKI masih tersisa sebanyak 6034 orang Guru bantu, salah satu penyebabnya adalah guru bantu di DKI Jakarta bekerja di sekolah sekolah swasta.

Contoh praktik berhasil advokasi guru bantu oleh PGRI.

Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti XXl hasil konferensi provinsi yang dilaksanakan tanggal 15 Februari 2015 di Cisarua Bogor dengan susunan personalia yang dipimpin oleh Adi Dasmin sebagai Sekretaris Umum dan Agus Suradika sebagai Ketua. Sebagai pengurus baru hasil konferensi, pengurus mengadakan advokasi terhadap berbagai masalah pendidikan, utamanya masalah Guru Bantu. Mengapa guru bantu yang utama harus diadvokasi? Guru Bantu diadvokasi, karena belum ada kejelasan tentang pengangkatan menjadi PNS, status kepegawaian tidak jelas akibat berakhirnya kerjasama dan honor bulanan yang berasal dari dana APBN akan dihentikan per 31 Desember 2015.

Awal kepengurusan Agus Suradika memimpin PGRI DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi pengurus yang dilakukan di villa Tri dii Gadog Ciawi Bogor, salah satu rekomendasi hasil rapat koordinasi pengurusadalah membuat kajian ilmiah tentang guru bantu di DKI Jakarta. Advokasi pertama kali tentang guru bantu dilakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015. Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta memohon kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan agar seluruh guru bantu yang tersisa diangkat menjadi PNS dan ditempatkan tetap di sekolah swasta.

Audiensi selanjutnya dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal daerah pemilihan DKI Jakarta, saudari Fahira Idris pada tanggal 16 Maret 2015 di gedung Guru PGRI DKI Jakarta, Jalan Simatupang Nomor 48 A Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Pengurus provinsi mengusulkan agar guru-guru bantu di DKI diangkat menjadi PNS dengan menggunakan mekanisme Intruksi Presiden.

Setelah beraudiensi dengan berbagai pihak, selanjutnya pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta memohon bantuan dana hibah kesra untuk guru bantu kepada Gubernur DKI Jakarta, dengan surat nomor 32/Um/PGRI/DKI/XXl/2015 tanggal 15 Mei 2015 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta di jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta, perihal permohonan bantuan hibah kesra guru bantu di DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Dana yang dimohon untuk hibah kesra guru bantu untuk 12 bulan di tahun 2016 sejumlah Rp 51.993.600.000.

Permohonan dana hibah kepada Gubernur untuk Guru Bantu dengan alasan karena Guru bantu yang selama ini dapat honor dari dana APBN Rp 710.000 per bulan per orang akan dihentikan oleh pemerintah pusat. Menindaklanjuti surat pengurus PGRI Provinsi DKI tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengundang rapat koordinasi dengan para penerima dana hibah. Selasa, 19 Mei 2015 di ruang sidang pimpinan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Akhirnya berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 2589 tahun 2015 tentang pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat dll pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2015 dinyatakan bahwa guru bantu provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 595 menerima hibah/bantuan sosial sebesar Rp 42.244.800.000 terbilang (empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah guru bantu dan sulitnya koordinasi serta kurang validnya data guru bantu, maka pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta membentuk panitia kecil untuk memverifikasi dan memvalidasi data guru bantu. Setelah data guru bantu diverifikasi, maka melalui surat keputusan pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta, nomor: 86/Org/PGRI/DKI/2015 menetapkan nama nama guru bantu yang memperoleh bantuan insentif (kesra) berasal dari dana hibah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, dengan ketentuan Hibah diberikan kepada 4.853 orang yang masih aktif.

Distribusi dana hibah kepada guru bantu yang tersebar di lima wilayah tidaklah mudah. Untuk itu, penyaluran dana hibah kepada guru-guru bantu seluruh DKI Jakarta, Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Bank DKI. Kerjasama dituangkan dalam nota kerjasama antara PT Bank DKI nomor: 46/PKS/DIR/Xll/2015 dengan Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta nomor 89/Um/PGRI/DKI/XXl/2015 tentang pemberian bantuan hibah bagi guru bantu Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Tertanggal 28 Desember 2015.

Untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat, sebelum dana hibah itu disalurkan, maka sebagai penanggung jawab kegiatan ketua pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta membuat pakta integritas. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dengan nomor 87/Um/PGRI/DKI/DKI/XXl/2015 sebagai kelanjutan dari peraturan Mendagri nomor 39 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 55 tahun 2013 menyatakan bahwa Agus Suradika, jabatan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah dalam bentuk uang sebesar Rp 42.244.800.000 digunakan untuk kegiatan bantuan insentif/kesta guru bantu provinsi DKI Jakarta didistribusikan ke rekening tabungan guru bantu provinsi DKI Jakarta sebanyak 4.853 guru selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.650.000 per bulan per orang. Pakta integritas ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015 oleh Agus Suradika ketua PGRI DKI Jakarta selaku penerima anggaran hibah.

Selanjutnya sebagai bagian dari organisasi modern di bidang keuangan terutama atas penerimaan dan penyaluran dana hibah maka Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta membuat surat pernyataan tanggung jawab atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana hibah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan nomor 126/Org/PGRI/DKI/XXl/2015 tanggal 8 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saudara Samidi sebgai Bendahara dan saudara Agus Suradika sebagai Ketua.

Sebagai bentuk akuntabilitas organisasi publik yang menerima dana dari masyarakat dan pemerintah, maka pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta melakukan audit eksternal melalui Kantor Akuntan Publik Drs Nunuk Saryadi, akuntan publik terrigester dengan lissensi : KEP-210/KM.17/1999 beralamat kantor di jalan Intan raya CC 13 Villa Mutiara, Ciputat, Tangerang Selatan 15413 Banten. Laporan Independen akuntan publik dengan nomor 0108-PGRI/A/NS/1/2016 dengan opini laporan penerimaan dan pengeluaran dana hibah pemerintah DKI Jakarta untuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kerjasama dengan Bank DKI dalam penyaluran dana hibah yang langsung ke rekening masing-masing guru bantu, adanya pernyataan pakta integitas dari penanggung jawab kegiatan. Pernyataan bertanggung jawab dari bendahara dan ketua dan adanya audit eksternal melalui akuntan publik, merupakan langkah yang baik dan benar Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi profesi guru.

Contoh baik advokasi pengurus provinsi PGRI DKI Jakarta tentang guru bantu merupakan salah satu keberhasilan pengurus PGRI DKI Jakarta masa bakti XXl dan patut ditiru oleh pengurus provinsi lain. Keberhasilan lain dari pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti XXl adalah pengangkatan guru bantu menjadi PNS. Pemberlakuan upah minimum provinsi bagi honorer di sekolah negeri. Pemberian dana hibah kesra guru sekolah swasta Rp 500 000 per bulan per orang mulai tahun 2018. Pemberian dana hibah kesra tenaga kependidikan sekolah swasta Rp 500 000 per bulan per orang mulai tahun 2019.

Selanjutnya, sejak tahun 2016 guru bantu oleh pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta diadvokasi untuk menjadi PNS secara bertahap hingga tahun 2018, kalaupun masih ada guru bantu di DKI Jakarta yang tercecer tidak menjadi PNS, itu akibat kelengkapan administrasi yang tidak sesuai.

Dengan terangkatnya guru bantu menjadi PNS, maka alokasi dana bantuan yang tiap tahun diberikan kepada guru bantu oleh pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta dimohonkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dialihkan dana hibah kepada guru-guru sekolah swasta. Untuk dana hibah bagi Guru swasta tahun 2019 sebesar 350 milyar

Jakarta, 26 Juni 2019.
Hotel Fave Pasar Baru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here