Home Berita Terkini PGRI dan Perlindungan Guru Honorer

PGRI dan Perlindungan Guru Honorer

17
0
Foto : Istimewa
Foto : Istimewa

(Contoh Berhasil Advokasi PGRI Kabupaten Majalengka Jawa Barat Terhadap Kasus Guru Honorer Aop Saopudin)

Oleh Didi Suprijadi/Ketua PB PGRI

Persoalan ini sengaja diangkat dalam tulisan sebagai contoh berhasil kegiatan pengurus PGRI dalam mengadvokasi guru. Kebetulan diambil contoh kegiatan pengurus Kabupaten PGRI Majalengka Jawa Barat. Tulisan ini untuk keperluan penambahan wawasan dan pengetahuan bagi Lead Organicer (LO), Mentor, dan peserta kegiatan pelatihan Education International (EI).

Kasus Aop Saopudin
Aop Saopudin, lahir di Majalengka, 17 Pebruari 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MTs Prakarya PUI Panjalin Kidul. Alamat rumah Blok Kamis RT 0011007 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan. Sumbejaya Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain mengajar di Mts, Aop Saopudin mengajar juga di SDN Panjalin Kidul V.

Kronologis kejadian seperti yang dituliskannya sendiri dalam laporan sebagai berikut. Berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah setiap siswa tidak dibenarkan berambut panjang dan awal kejadiannya bermula ketika saya sebagai guru kesiswaan yang diberikan tugas dan tanggung jawab kesiswaan di SDN Panjalin Kidul pada hari Jum’at dan hari Sabtu memberikan peringatan kepada anak yang berambut panjang secara umum ke setiap kelas untuk segera merapikan rambutnya. Kalau sampai hari Senin tidak dirapikan, maka akan diberikan sanksi berupa dipotong sebagian rambutnya sebagai peringatan dan setelah itu selanjutnya dirapikan di rumah masing masing.

Pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 setelah selesai upacara bendera sekitar jam 08.00 WIB, saya melakukan razia di kelas-kelas, dari mulai kelas VI didampingi oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya siswa yang rambutnya masih panjang, saya potong sewajarnya di bagian atas telinga dan belakang. “Saya tidak pernah memukul, dan menganiaya siswa yang dipotong rambutnya”. Selanjutnya setelah razia dilakukan, proses belajar mengajar dilanjutkan kembali. Sekitar jam 10.30, saya ke sekolah Madrasah Tsanawiyah karena ada jadwal. Tidak lama kemudian, sekitar jam 11.00, saya didatangi oleh orang tua siswa yang kena razia rambut yang bernama l H (inisial/nama orang tua yang anaknya terkena razia), di depan pintu kantor sambil berteriak-teriak memanggil saya untuk keluar dengan ucapan ejekan (kamu guru honor, bisa apa kamu!). Tetapi saya tetap berusaha mengajak masuk ke kantor untuk berbicara baik-baik, tetapi dia tidak mau masuk. Akhirnya saya yang terpaksa mendekati dia yang ada di depan pintu kantor. Setelah itu Sdr. IH langsung emosi mengangkat kerah baju saya dan menyerang saya di bagian wajah sehingga lecet di bagian pelipis kiri dan bibir.

Setelah itu, teman-teman guru yang ada di kantor langsung melerai. Bukannya sadar malah Sdr. (I H) semakin menjadi-menjadi dengan memegang gunting siap menyerang saya. Untungnya ada teman-teman yang segara melerai. Akhirnya Sdr. IH pulang sambil mengatakan “urusan belum selesai”.
Setelah waktu berjalan, kegiatan belajar mengajar di Madrasah selesai, saya hendak pulang sekitar pukul 13.00 WIB, tapi mampir dulu ke SDN Panjalin Kidul I untuk menemui Kepala Sekolah SDN V yang kebetulan sedang ada rapat di SDN Panjalin Kidul I. Saya ke sana bermaksud untuk melapor kejadian/insiden di MTs. Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa Sdr. IH tadi sudah menghubungi untuk klarifikasi. Dan Kepala Sekolah punya niatan untuk mengishlahkan antara kedua belah pihak. Tapi saya bilang tidak mungkin selesai di sini karena Sdr. IH sudah naik pitam. Dan saya izin sementara waktu untuk pulang. Tetapi di tengah perjalanan dicegat olah Sdr. IH dengan membawa teman-teman sekitar 5-6 orang, saya diminta untuk berbalik arah menuju SD dimana para Kepala Sekolah sedang rapat.

Saya bilang sama Sdr. IH untuk menyelesaikan soal ini dengan baik-baik. Tetapi setelah saya bilang demikian malah dia memukul helm saya yang sedang dipakai. Kemudian saya dipaksa balik arah menuju SDN Panjalin Kidul I. Sesampai di depan kantor sekolah, Sdr. IH kembali berusaha menyerang dan memukul wajah saya, tetapi saya berhasil menangkisnya. Dan di situ ada salah seorang guru yang berusaha melerai tetapi malah didorong tersungkur oleh Sdr. IH. Selanjutnya saya ditarik ke dalam kantor SD, kemudian saya duduk didampingi oleh Kepala Sekolah saya, lalu Sdr. IH mengancam sambil marah-marah dan berkata “Kamu tahu, kamu berhadapan dengan siapa? “Saya ketua AI-Jabar, saya banyak uang, saya akan tabrak kamu, saya akan menghabisi kamu, kamu itu oknum, saya ingin rambut kamu karena kamu sudah mencukur rambut anak saya”, sambil di bawah ancaman itu, saya merasa terancam dan akhirnya terpaksa mengijinkan rambut saya dipotong. Dan tak lama rambut saya pun dipotong bagian kanan dan kiri sambil kedua tangan saya dipegangin oleh dua orang suruhan Sdr. IH, disaksikan oleh Kepala Sekolah. Setelah dipotong rambut saya kemudian saya difoto-foto oleh orang yang mengaku wartawan (mungkin suruhan Sdr. IH).

Demikian laporan kronologis kejadian yang menimpa diri saya ini, dibuat dengan sebenarnya untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum secara profesional.
Sumberjaya, 2 April 2012
Wassalam,
Ybs, Ttd
AOP SAOPUDIN, S. Pd.

( ini sepenggal kronologis yang ditulis oleh saudara Aop Saopudin, atas kasus yang menimpa dirinya).

Dengan kejadian ini korban Aop Saopudin melaporkan kejadian dengan surat bukti sebagai berikut. Laporan polisi atas nama saudara Aop, Nomor: LP /131- 131/8 /Ill/ 2012 /JBR/Res Mjl., tanggal 26 Maret 2012. Demikian Surat Tanda Penerimaan laporan adanya peristiwa yang diduga Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUH Pidana ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kejanggalan terjadi mana kala Aop sebagai korban Sesuai dengan laporan kepada Polisi Nomor :LP /131- 131/8 /Ill/ 2012 /JBR /Res Mjl .Tanggal 26 Maret 2012, akan tetapi malah Aop yang menjadi tersangka. Ini akibat Sdr Iwan Himawan orang tua siswa korban pencukuran rambut oleh Aop Saopudin melaporkan balik kepada polisi. Dengan dasar laporan dari orang tua murid jadilah Aop Saopudin menjadi tersangka.

Persoalan guru bukan hanya masalah kompetensi, status, dan kesejahteraan, tetapi yang paling penting adalah masalah perlindungan guru, utama perlindungan hukum. Pasal 14 ayat (1) hurup (c) UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak, memeroleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 39 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru mengamanatkan bahwa: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Pemendikbud Nomor 10 tahun 2017, tentang Perlindungan Guru Pasal 3 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban: Pemerintah; Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Satuan Pendidikan; Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat. Pengurus PGRI Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, beralamat kantor Jalan KH Abdul Halim Nomor 246 Majalengka 45418 dengan Haji Aman Nurkamal sebagai ketua dan Haji Raden Aminudin sebagai sekretaris. Sesuai UUGD, PP 74 2008 dan Permendikbud Nomor 10 tahun 2017, organisasi profesi guru PGRI wajib melakukan perlindungan hukum terhadap guru.

Penyelesaian hukum guru bisa melalui Ligitasi atau Non Ligitasi. Penyelesaian Ligitasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, dalam proses ini menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara ligitasi merupakan sarana akhir setelah alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Penyelesaian nonligitasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memeroleh jalan keluar yang saling menguntungkan dengan kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang akan mengambil keputusan akhir. Penyelesaiannya bisa konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi atau pendapat para ahli.

Advokasi penyelesaian masalah hukum Aop Saopudin oleh Pengurus PGRI Kabupaten Majalengka Jawa Barat melalui dua cara penyelesaian, yaitu Ligitasi dan Non Ligitasi. Keduanya dilakukan oleh pengurus berjalan bersamaan. Penyelesaian Ligitasi ditangani oleh LKBH PGRI Kabupaten Majalengka, sedangkan penyelesaian Nonligitasi ditangani langsung oleh pengurus Kabupaten PGRI Majalengka Jawa Barat.

Ligitasi

Penyelesaian Ligitasi kasus Aop dimulai dari gelar perkara hingga penetapan vonis di Mahkamah Agung. Tim pembela berdasarkan surat Pengurus PGRI Kabupaten Majalengka mengeluarkan surat tertanggal 3 September 2012. Surat Tugas: 58/0rg/JBA/1 020/XX/20 12. Daftar nama tim yang akan mengikuti gelar perkara sdr. Aop Saopudin, guru SDN Panjalin Kidul V Kecamatan Sumber jaya ke POLDA Jawa Barat.

1. Nama : Ayi Ratna Sari, SH, MH. Jabatan Dinas Guru. Jabatan Organisasi: Sekbid Advokasi dan Perlindungan Hukum/Ketua LKBH PGRI. Satuan Kerja: UPTD SMAN 1 Jatiwangi
2. Nama : Yeni Nuraeni, SH, Jabatan di organisasi: Sekbid Advokasi dan Perlindungan Hukum/Ketua LKBH PGRI. Jabatan dinas Guru UPTD SMKN I Majalengka, Kabupaten Majalengka.
3. Nama: Takiyudin, SPd., Jabatan Dinas Guru SDN Kagok I Kecamatan Banjaran. Jabatan organisasi: Wakil Ketua Ranting PGRI Kec.Banjaran.
4. Nama: Aceng Kusmawan, S.Pd. Jabatan Dinas: Guru. Jabatan Organisasi : Wakil Ketua Ranting PGRI Kec. Jatiwangi, Satuan Kerja: SDN Burujul Wetan IV, UPTD TK-SD Kec. Jatiwangi.
5. Nama : Aop Saopudin. Jabatan Dinas Guru Honorer SD Panjalin Kidul V Kec Sumberjaya. Kapasitas sebagai pelapor. Cabang PGRI kecamatan Sumberjaya.
Surat tugas ini merupakan penugasan dari pengurus PGRI untuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum PGRI Kabupaten Majalengka.

Ayi Ratna Sari, SH, MH dan Yeni Nuraeni SH. Sekbid Advoikasi dan Perlindungan Hukum/Ketua LKBH PGRI sekaligus sebagai pembela/pengacara pendamping Aop Saopudin. Pembela mendampingi tersangka Aop Saopudin dari mulai pemeriksaan awal hingga vonis dengan urutan persidangan sebagai berikut:
Pertama, Kepolisian Daerah Jawa Barat Resort Majalengka dengan nomor B/2146/iX/2012/Reskrim, tertanggal 3 September 2012 klasifikasi biasa perihal undangan untuk mengikuti gelar perkara atas nama Aop Saopudin, atas rujukan surat telegram Kapolda Jabar nomor ST/82/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang gelar perkara diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian moril dan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka Aop Saopudin.

Gelar perkara dilaksanakan hari Selasa tanggal 4 September 2012 pukul 10.00 tempat di ruang gelar Dit Reskrim Um Polda Jabar.

Kedua, tanggal 30 Oktober 2012, jaksa mendakwa Aop Saopudin dengan 3 pasal yaitu: 1) Pasal 27 hurup a UU perlindungan anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. 2) Pasal 80 ayat 1 UU perlindungan anak. 3) Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Ketiga, pada tanggal 16 April tuntutan jaksa dibacakan dan jaksa menuntut Aop untuk dihukum selama 3 bulan penjara.

Keempat, pembacaan putusan Hakim pada tanggal 2 Mei 2013 dengan nomor 257/Pid.B/2012/PN.MJL, Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan hukuman percobaan yaitu dalam waktu enam bulan setelah vonis jika tidak mengulangi perbuatan pidana, maka tidak dipenjara. Tetapi jika berbuat pidana maka langsung dipenjara selama tiga bulan. Duduk sebagai hakim dalam menyidangkan kasus Aop adalah Tardi sebagai ketua dengan anggota Ahmad Budiawan dan Rahma Sari Nilam Panggabean. Akan tetapi tim pembela tidak menerima putusan dan mengajukan banding.

Kelima, tanggal 31 Juli 2013 dengan nomor 226/PID/2013/PT.BDG, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka. Putusan banding tidak diterima baik oleh tim pembela PGRI maupun Jaksa dan keduanya mengajukan kasasi.

Keenam, 6 Mei 2014, Ketua Majelis Kasasi Mahkamah Agung Dr. Salman Lutfan dengan anggota Dr. Syaridun, dan Dr. Margono membebaskan Aop Saopudin. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong untuk menertibkan para siswa. Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Akta pemberitahuan dan penyerahan kasasi untuk terdakwa berupa putusan Mahkamah Agung RI nomor 1554 K/Pid/2013 tanggal 6 Mei 2014 dilakukan oleh Sdr. Yudi Adi Sumantri SH, jabatan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014.

Adapun isi putusan Mahkamah Agung RI yang membebaskan Aop adalah: 1) menyatakan terdakwa sdr. Aop Saopudin S.Pd.I bin Kamaludin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua, atau ketiga. 2) membebaskan terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut. 3) memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. 4) Menetapkan barang bukti berupa satu buah gunting berwarna hijau terbuat dari stanlees steel. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara.

Proses persidangan yang dimulai sejak Oktober 2012 dengan 28 kali masa sidang sangat melelahkan dan membuat guru-guru bersedih dan prihatin. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1554 K/Pid/2013 tanggal 6 Mei 2014 kelak di kemudian hari menjadi yurisprudensi bagi guru-guru apabila berperkara dengan orang lain saat menjalankan tugas keprofesionalannya.

Non ligitasi

Pengurus PGRI Kabupaten Majalengka memulai langkah kegiatan membela Aop Saopudin melalui Nonligitasi dengan membuat konsep berupa pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran berisi tentang kasus Aop Saopudin sebagai Guru ditinjau dari sisi yuridis, historis, dan sosiologis dalam rangka membebaskan setidaknya meringankan kasus hukumnya. Pokok-pokok pikiran ini bertujuan untuk melobi, memengaruhi, bahan audiensi serta bahan negoisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Di bawah ini sepenggal tulisan pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh pengurus.

Pokok-pokok Pikiran
Pendidikan seringkali dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Peranan pendidikan dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan secara keseluruhan telah diakui oleh semua bangsa beradab di dunia. Pasal 3, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pasal ini memberikan gambaran bahwa fungsi guru dalam Sistim Pendidikan Nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik.

Terbatasnya hak guru dalam memberikan hukuman mendidik dalam jangka panjang dapat menyebabkan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena secara tidak langsung peran guru terbatasi hanya sebagai “pengajar” dan kehilangan perannya sebagai “pendidik”. Oleh karena itulah perlindungan hukum bagi guru dapat menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik.

lmplementasi hukum yang transparan, akuntabel, dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga dapat meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara, dengan demikian hukum dapat memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatifnya. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban. Jika hukum ditegakkan, ketertiban dapat diwujudkan, maka kepastian hukum, keadilan, rasa aman, tenteram dalam kehidupan yang harmonis akan terwujud.

Penerapan hukum yang tajam kepada rakyat kecil, terhadap Aop Saopudin, S.Pd.l, guru SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka ternyata tumpul dan tak berdaya ketika berhadapan dengan elit pengusaha, orang kaya atau penguasa. Kondisi seperti ini akan menghambat ketertiban, keadilan, ketentraman yang pada gilirannya berujung kepada ketidakpuasan rakyat yang meluas dan bisa jadi sulit dikendalikan.

Ini adalah sebagian tulisan pokok pokok pikiran yang dibuat oleh pengurus PGRI Kabupaten Majalengka sebagai konsep untuk mengadvokasi atas kasus Aop Saopudin.

Pokok pokok pikiran dikirim kepada pihak terkait yang berkepentingan sebagai bagian dari langkah-langkah advokasi kasus Aop Saopudin. Urutan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka mengadvokasi kasus Aop melalui Nonliigitasi adalah sebagai berikut.

Pertama, mengirimkan pokok-pokok pikiran kepada berbagai instansi dengan surat pengurus PGRI Kabupaten Majalengka dengan nomor 51/Org/JBA/1020/XX/2012 tanggal 16 Juli 2012, sifat surat umum, perihal permohonan mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Surat ditujukan kepada Yth ketua DPR RI, Kapolri, dan pemangku kepentingan terkait di Jakarta. Surat yang ditandatangani oleh Haji Aman Nurkamal sebagai ketua dan Haji Raden Aminudin sebagai sekretaris.

Surat ini juga disampaikan tembusannya kepada, Ketua Umum PB PGRI ( sebagai laporan), Ketua komisi X DPR RI, Ketua Komisi lll DPR RI, Ketua Komisi Yudisial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua PGRI Jawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Majalengka, Bupati cq Kadisdik Kabupaten Majalengka, dan Kapolres Majalengka.

Kedua, untuk memperkuat lobi dengan berbagai pihak dalam mengadvokasi kasus Aop, pengurus PGRI Kabupaten Majalengka melayangkan surat kepada Lembaga Yudisial dengan tembusan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan surat tertanggal 20 Februari 2013, nomor 10/Org/JBA/1020/XX/2013 tentang permohonan pengawasan perkara Nomor 257/pen.pid/B/PN.Mjlk. Surat ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta. Isi surat adalah memohon adanya pengawasan terhadap putusan perkara demi menjaga netralitas dan wibawa hukum. Hal ini disebabkan beberapa kejanggalan dan perlakuan tidak menyenangkan baik di tingkat penyidik, kejaksaan maupun di pengadilan. Salah satu kejanggalan adalah beberapa foto hasil rekayasa yang selalu ditanyakan akan tetapi tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti.

Ketiga, negoisasi dengan komite sekolah. Untuk memperkuat lobi kepada semua pihak Komite Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul bersama Kepala sekolah membuat surat pernyataan pakta Integritas. Isi pakta integritas adalah sebagai berikut, bahwa dalam upaya menciptakan sinergitas program sekolah, kami wali murid SD Negeri Panjalin Kidul sepakat untuk mendukung dan menyerahkan segala proses pembelajaran baik yang menyangkut pembelajaran, pembinaan, penegakkan tata tertib sekolah, guna menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan kondusif. Serta siap membantu dalam menegakkan kedisiplinan agar tercipta proses belajar mengajar yang lancar.

Demikan pakta integritas kami untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah. Panjalin Kidul, 18 Juli 2011 ditandatangani H Wartiman Komite Sekolah dan H. Ayip Rosyidi sebagai Kepala Sekolah.

Keempat, mengajak orang tua murid untuk empati terhadap kasus guru Aop, maka dibuat surat pernyataan orang tua murid. Adapun surat pernyataan orang tua wali murid, isinya sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh wali murid SD Negeri Panjalin Kidul V menyatakan bahwa:
1. Dalam penerapan disiplin tata tertib di SDN Panjalin Kidul V, dari kelas lll sampai kelas Vl, dilakukan secara wajar untuk mendidik dan tidak ada kekerasan terhadap anak/murid SDN Panjalin Kidul V.
2. Tidak ada diskriminasi terhadap anak/murid SDN Panjalin Kidul V.
3. Dalam pengguntingan rambut tidak dicoak-coak seperti gambar yang diperlihatkan oleh polisi kepada saudara saksi ibu Waniyem .
4. Pengguntingan rambut hanya sedikit, ujungnya saja yang menutupi telinga dan yang menutupi kerah baju.
5. Kami menolak dengan tegas, jika guru yang bernama sdr. Aop Saopudin menjadi tersangka.
Demikian surat pernyataan ini kami buat bersama dan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun, kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum. Panjalin Kidul, 9 Juni 2012, yang menandatangani Yumanta dengan kawan kawan sebanyak 136 orang tua wali murid. Pernyataan ini juga dikuatkan dan ditandatangani oleh Iang Syaeful Iksan sebagai Sekretaris Komite, Haji Wartiman sebagai Ketua Komite sekolah, Ayip Rosyidi sebagai Kepala SDN Panjalin Kidul V, Sadili Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Sumber Jaya Majalengka serta Oyo Kartoyo sebagai Ketua PGRI Kecamatan Sumber Jaya Majalengka. Surat pernyataan ini juga dikirim dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka serta Ketua PGRI Kabupaten Majalengka.

Kelima, Pengurus PGRI Kabupaten, Pengurus Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Besar PGRI berinisiasi mengadakan audiensi bersama Kapolres, Kejaksaan, dan Bupati Majalengka. Salah satu hasil audiensi menyatakan bahwa kasus Aop tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena tindakan Aop itu adalah dalam rangka menjalankan konstitusi.

Keenam, Tanggal 26 Maret 2012,Pengurus Kabupaten PGRI Majalengka meminta kepada pihak kepolian menyidik orang tua murid karena dianggap telah melecehkan profesi guru.

Ketujuh, Tanggal, 21 Juni 2012, Pengurus Kabupaten PGRI Majalengka melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Majalengka. Surahman sebagai ketua DPRD Kabupaten Majalengka memita kasus itu tidak diteruskan ke Pengadilan karena yang dilakukan oleh Aop menurutnya dalam rangka menegakan disiplin di kelas untuk menanamkan budi pekerti yang luhur sebagai upaya menyiapkan generasi penerus yang berakhlakul kharimah dan tahu tata krama.

Kedelapan, Dalam rangka aksi solidaritas guru setiap sidang di Pengadilan Negeri Majalengka ratusan guru guru hadir untuk memberikan suport kepada Aop. Puncaknya aksi damai di gelar oleh ratusan pelajar SMA 2 Majalengka pada tanggal 29 Oktober 2012 untuk memberi semangat kepada guru Aop.

Kesembilan, Menyuarakan kasus Aop agar diketahui oleh pihak terkait dengan pemberitaan melalui media seperti yang diberitakan Radar Cirebon tanggal 3 Mei 2013 dengan judul “DKGI keukeuh tindakan Aop untuk Edukasi Pedagogik”. Pikiran Rakyat tanggal 3 Mei 2013 dengan judul “Mau Menegakkan Disiplin Malah Dihukum“, dan Radar Cirebon tanggal 7 Mei 2013 dengan judul “Melihat Aop Saopudin setelah divonis Hakim”.

Kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, dimana antara guru dan orang tua seharusnya saling bersinergi demi majunya pendidikan bukan malah sebaliknya. Guru dan orang tua murid berhadapan saling mendakwa, sama-sama jadi tertuduh dan sama-sama menjadi tersangka. Hanya Aop Saopudin beruntung tidak menjadi terpidana setelah bebas murni oleh putusan Mahkamah Agung.

Inilah salah satu contoh baik praktik advokasi bagi guru yang terkena musibah dan advokasi melalui ligitasi dan nonligitasi yang dilakukan oleh pengurus PGRI Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Srategi sederhana dalam rangka mengadvokasi guru Aop pengurus PGRI Majalengka menerapkan KLA ( Konsep, Loby dan Aksi ). Adanya Konsep dalam bentuk pokok pokok pikiran, Loby keberbagai pihak baik ekskutif,legislatif dan Media Massa. Serta Aksi berupa pembelaan di sidang sidang pengadilan, pengerahan massa dalam sidang dan gerakan aksi damai di jalanan.
Strategi KLA bisa di praktekan bagi siapun untuk meng advokasi guru,program atau kebijakan yang tidak sesuai dengan misi visi organisasi PGRI. Dengan strategi KLA tidak ada lagi pihak lain yang akan berani mengklaim atas keberhasilan yang di lakukan organisasi PGRI, semoga
Jakarta, Akhir Syawal 1440 H.
Rumah Juang Honorer Ayah Didi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here