Home Berita Terkini Netralitas PGRI dalam Pemilu

Netralitas PGRI dalam Pemilu

178
0

Oleh: Dr. Didi Suprijadi, M.M. (Ketua PB.PGRI)

Sebenarnya dalam suatu laga atau perlombaan dibutuhkan penengah atau wasit yang netral serta betul-betul netral. Begitupun dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dibutuhkan wasit yang betul-betul dalam makna netral. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Selain tentu saja Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Beberapa Saksi baik dari partai tersebut atau saksi serta pemantau lainnya, yang ditunjuk langsung dari lembaga terkait atau pun tim pemenangan pemilu atau pihak manakah juga yang dengan sah serta terdaftar atau melapor ke pihak Penyelenggara Pemilu dalam hal seperti ini Komisi Pemilihan Umum.

Mengenai makna netral dalam Pemilu yakni aksi, perkataan, gerak-gerik atau perilaku dari pihak penyelenggara, pengawas, pemantau ataupun saksi-saksi dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Pemilu. Baik langsung ataupun tidak langsung, menyengaja ataukah tidak menyengaja tidak memihak pada siapa saja serta pihak manakah juga, mengingat akan pekerjaan serta fungsinya. Mengenai beberapa ciri netral ialah seperti berikut :

  1. Tidak memihak berarti pihak penyelenggara pemilu betul-betul Independen, serta tidak memihak atau berat sebelah dengan pihak manapun juga, baik pihak penguasa ataupun pihak yang berkantong tebal maupun pihak yang berbau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  2. Berbentuk mandiri berarti pihak penyelenggara benar-benar mandiri tidak bergantungan dengan pihak siapa saja serta manakah juga. Tidak ada yang menyopir, mengarahkan maupun yang mengatur dalam kata lainnya benar-benar mandiri.
  3. Berani serta tegas. Berarti pihak penyelenggara Pemilihan Umum baik KPU, Bawaslu, Pemantau, Saksi-saksi ataupun yang lain, benar-benar mesti berani serta tegas, terhadap pihak yang mencoba melakukan tindakan tidak benar. Tidak pandang bulu mesti berani menindak dengan tegas dengan melaporkan ke pihak berwajib jika benar-benar ada satu pelanggaran serta ada bukti dan saksi-saksinya.

    Jika ketiga ciri netral dalam pemilu baik itu dari yang independen, tidak memihak, berbentuk mandiri tidak ada terlibat atau desakan dari pihak manakah juga, dan berani menindak tegas jika ada pelanggaran, maka insya Allah Pemilu berjalan dengan lancar, aman serta damai dan akan membuahkan Pemilihan Umum yang berkualitas.

    Demikian beberapa ciri makna netral dalam Pemilu. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat agar terealisasinya makna netral dalam pemilu. Netral dalam pemili dengan sendirinya akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

***

NETRALITAS PGRI DALAM PEMILU

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas. Pemerintah menjadi mitra strategis PGRI dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik. “PGRI adalah mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan nasional, siapa pun presiden yang nantinya terpilih,” ujar Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi (Suara Merdeka, 9 Agustus 2018).

PGRI merupakan organisasi independen, non partisan, tidak berafiliasi kepada partai politik, dan tidak melakukan politik praktis. Kemudian, jika ada pengurus atau anggota yang ikut dalam kontestasi politik, hal itu terlepas dari keorganisasian. “Keterlibatan pengurus dan anggota dalam kontestasi adalah tanggungjawab pribadi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusi,” tegasnya.

Apakah yang dimaksud netralitas dalam pemilu?

Netral dalam Pemilu adalah perbuatan berupa aksi, perkataan, gerak-gerik atau perilaku dari pengurus, anggota, simpatisan PGRI, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Pemilu. Perbuatan baik langsung ataupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, tidak memihak pada siapa saja serta pihak manapun juga, mengingat akan status, pekerjaan serta fungsinya dalam organisasi.

Aksi yang dinyatakan tidak netral dalam pemilu salah satunya seperti mengikuti deklarasi pasangan calon dan terlibat langsung sebagai tim pemenangan calon. Sedangkan perkataan yang dianggap tidak netral bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan, seperti memberi komentar, memberi tanda like pada saluran sosial media serta menyebut kelebihan salah satu pasangan calon atau menyebutkan kejelekan salah satu pasangan calon. Perilaku atau gerak gerik yang dapat dianggap tidak netral bila mendengar salah satu paslon akan merasa antusias sedangkan bila mendenngar paslon lainnya merasa cuek, atau sebaliknya.

Siapakah yang dimaksud dengan PGRI harus netral?

PGRI adalah organisasi guru tertua di Indonesia dengan anggota aktif mendekati dua juta orang yang tersebar di 540 kabupaten/kota serta 34 provinsi se-Indonesia. Kepengurusan PGRI mulai tingkat ranting di kelurahan atau desa, tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta pengurus besar di tingkat nasional. PGRI adalah organisasi dalam bentuk  lembaga merupakan benda mati, untuk itu perlu ada yang menggerakkan, dan diperlukan adanya pengurus untuk mewakili anggota sesuai tingkatannya. Suatu kesepakatan dalam organisasi atau lembaga untuk mewakili organisasi hubungan ke dalam maupun ke luar diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jendral pada tingkat nasional, ketua dan sekretaris umum pada tingkat provinsi, dan seterusnya sampai ke tingkat kepengurusan di desa atau kelurahan. Jadi secara umum ketua dan sekretaris lah yang mewakili organisasi untuk menentukan netralitas PGRI terhadap pemilu.

Apakah terjadi netralitas dalam PGRI?

Ada tiga ciri organisasi tersebut disebut netral dalam menghadapi pemilu, yaitu Konsekuen, Independen, dan Mandiri.

Pertama, konsekuen dalam hal mengambil tindakan. Bila ada anggota yang tidak netral, pengurus berani mengambil tindakan tak boleh pandang bulu apa lagi memihak. Berani  untuk mengambil tindakan apabila ada pengurus atau anggota yang cenderung tidak netral dan konsekuensi tindakannya tidak populer. Berani untuk netral dengan konsekuensi tidak disukai pemerintah. Konsekuensi dalam mengambil tindakan pada semua. Jangan sampai karena bukan kelompoknya, lalu tidak konsekuen untuk mengambil tindakan, bila ada anggota atau pengurus yang cenderung tidak netral.

Kedua, Independen, artinya merdeka atau bebas menentukan pilihan atau bebas untuk tidak memilih, membebaskan semua pihak untuk memilih sesuai hati nuraninya. Selain memberi kebebasan juga tidak memihak, tidak condong ke sebelah kanan atau kiri, tidak berat sebelah baik pihak penguasa ataupun pihak manapun.

Ketiga, bersifat mandiri, artinya organisasi mengmbil posisi netral ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh organisasinya, bukan oleh perorangan atau pihak luar apalagi pihak pemerintah. Mandiri dalam hal tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberi petunjuk apalagi intruksi. Jangan sampai karena organisasi mendapatkan dana bantuan dari pihak lain, lalu mengambil keputusan tidak netral dan tidak lagi mandiri.

Netralitas PGRI akan terwujud apabila ketiga ciri tersebut terwujud yaitu, konsekuen, independen, dan mandiri. Netralitas akan terwujud apabila dalam pemilu tidak melakukan perbuatan, aksi, perkataan, gerak gerik, dan perlakuan yang memihak salah satu pasangan calon. Netralitas PGRI diwakili oleh pengurus PGRI dalam hal ini ketua dan sekretaris dari seluruh tingkatan, mulai pengurus besar di nasional sampai pengurus ranting di tingkat desa. Netralitas PGRI dalam pemilu harus lebih tinggi dibandingkan organisasi massa lainnya,karena anggota PGRI 70% adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagaimana kenyataannya? Anda lebih tahu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here