Home Berita Terkini PGRI dan Pemilu (bagian kedua)

PGRI dan Pemilu (bagian kedua)

99
0
Ayah Didi

sumber foto: Didi Suprijadi

Oleh: Didi Suprijadi (Ketua PB.PGRI)

Kedua, di masa Orde Baru. Orde Baru ditandai dengan tumbangnya Orde Lama dan lengsernya Presiden Soekarno dan naiknya kekuasaan Presiden Soeharto. Pemilu pertama di masa Orde Baru dilaksanakan tahun 1971 dengan peserta pemilu 10 peserta, salah satunya  adalah Golongan Karya atau Golkar. Golkar saat itu menamakan dirinya bukan partai politik, tetapi golongan golongan kekaryaan yang dibentuk dari kino-kino kelompok organisasi di masyarakat, salah satu kinonya adalah PGRI.

Di masa Orde Baru telah dilaksanakan enam kali pemilu 1971,1977,1982,1987,1992, dan 1997 sedangkan PGRI melaksanakan kongres di masa orde baru juga enam kali, yaitu tahun 1973,1978,1984, 1989,1994, dan 1999. Ada kecenderungan pelaksanaan kongres selalu lebih dahulu dibandingkan  pemilu. Enam kali kongres selalu digawangi oleh ketua umum legendaris Basyuni Suryamiharja. Sedangkan pemilu selalu digawangi oleh Presiden legendaris Soeharto.

Di masa Orde baru, PGRI mengalami kecelakaan sejarah, karena saat Kongres Xlll di Jakarta dipaksa oleh pemerintah untuk keluar dari satu dari tiga jati dirinya yaitu serikat pekerja. Kongres Xlll, tanggal 21- 25 November 1973 di Jakarta memutuskan tiig hal. Pertama, berubahnya PGRI dari serikat pekerja menjadi organisasi profesi. Kedua, ditetapkannya kode etik guru, dan ketiga, berubahnya lambang dan panji-panji PGRI.

Setelah dicabutnya jati diri PGRI sebagai serikat pekerja pada kongres ke-Xlll, sepuluh tahun kemudian pada kongres ke XV, pemerintah dengan mudahnya mengarahkan kemana arah politik PGRI di tujukan. Kuatnya pemerintahan di masa orde baru, membuat PGRI tidak dapat berbuat banyak untuk mengelak dari penggiringan arah politik. Hal ini bukan hanya organisasi Guru PGRI yang terkena, akan tetapi hampir seluruh organisasi kemasyarakatan lainnya. Bila tidak mengikuti kemauan arah politik pemerintah saat itu, maka resikonya adalah organisasi dapat dibubarkan.

Kongres PGRI masa bakti XV di Jakarta tanggal 16 – 21 Juli 1984 membuat salah satu keputusan yang sangat monumental dalam sejarah perjalanan PGRI, yaitu sikap PGRI dalam menyikapi masalah politik orde baru. Keputusan Kongres nomor: X/Kongres/PGRI/1984 tentang pernyataan kongres PGRI XV, salah satu konsideran keputusannya menyebutkan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi pengemban hakekat orde baru yang dijiwai oleh semangat juang dan pengabdian dan berorientasi pada pembaruan dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila mempunyai tanggung jawab sejarah untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Dalam surat lampiran keputusan kongres tentang pernyataan dalam point Vll menyatakan tentang Trisukses Golkar.
Disebutkan bahwa PGRI adalah satu satunya organisasi profesi guru di Indonesia, yang telah menentukan sikap politiknya untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar sebagaimana ditegaskan dalam anggaran dasar PGRI.

Akibat hubungan ini, maka praktis selama masa Orde Baru tidak pernah ada gejolak dalam organisasi guru PGRI dengan Pemilu. Selama kongres berlangsung aman terkendali, begitu juga dengan pemilu. Hasil Pemilu selalu presidennya Soeharto, demikian pula kongres selalu ketua umumnya H. Basyuni Suryamiharja.

Ada semacam kesepakatan tidak tertulis antara pemerintah Orde Baru dengan PGRI bahwa saluran politik bagi anggota dan pengurus PGRI yang ikut menjadi peserta pemilu untuk menjadi anggota legislatif sudah punya tempat tersendiri, yaitu di Golongan Karya. Jadi apabila ada anggota atau pengurus PGRI yang ingin ikut menjadi peserta pemilu di luar Golkar dibolehkan tetapi harus keluar dari anggota PGRI.

Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, PGRI merupakan salah satu kekuatan pilar bagi Golkar dari jalur organisasi selain jalur ABRI dan Birokrasi. Ketika pemilu, PGRI merupakan  kekuatan massa yang besar dan berpengaruh untuk kemenangan Golkar. PGRI dengan jumlah anggota dan keluarganya yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan kekuatan penggerak yang andal bagi kemenangan Golkar. Wajar bila jabatan politis diberikan kepada pengurus PGRI dari mulai Pengurus Besar sampai tingkat Kabupaten kota untuk menjadi anggota legislatif baik DPRD maupun DPR RI.

Pengurus PGRI melakukan dukungan tidak secara sembunyi-sembunyi, diam-diam atau malu-malu. Tetapi terang-terangan dan terbuka sekaligus diputuskan dalam kongres. AD ART memungkinkan karena PGRI hanya mempunyai satu jati diri yaitu Organisasi Profesi. Kepentingan organisasi didahulukan dibanding kepentingan perorangan atau hanya untuk dirinya. Manfaat keputusan dukungan kepada pemerintah dan Golkar dapat dirasakan oleh semua pengurus dari tiap tingkatan, dari pusat sampai daerah. Manfaat yang dirasakan oleh anggota adalah mudahnya mendapatkan kantor dan dana hasil pemberian pemerintah Orde Baru. Salah satunya gedung megah kantor PB PGRI di jalan Tanah Abang lll No. 24, Jakarta Pusat, dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di tahun 1986.

Salahkah para pendahulu pengurus PGRI mengambil keputusan terjun langsung mendukung pemerintah sekaligus menjadi bagian politik dari Golkar sebagai kekuatan pemerintahan orde baru? Banyak perdebatan untuk masalah ini. PGRI mengambil sikap mendukung sekaligus bagian dari politik pemerintahan Orde Baru merupakan sikap yang tepat saat itu untuk menyelamatkan organisasi dan anggota PGRI. Karena saat itu tidak ada kekuatan lain selain Golkar dan pemerintahannya. PGRI mendukung pemerintahan dan ambil bagian dari Golkar sah secara konstitusi, karena dilakukan melalui mekanisme keputusan tertinggi organisasi, yaitu Kongres. (Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here