Home Berita Terkini MENGAPA KONGRES PGRI DIUNDUR? (PGRI dan Kegiatan  Politik) 

MENGAPA KONGRES PGRI DIUNDUR? (PGRI dan Kegiatan  Politik) 

171
0
Ayah Didi

Oleh: Didi Suprijadi (Ketua PB PGRI)

Adakah pengunduran kongres berhubungan dengan pesta demokrasi Pemilu serentak tahun 2019? Sebelum menjelaskan mengapa kongres PGRI diundur, akan lebih baik dijelaskan dulu hubungan PGRI dengan Politik.

Hubungan dan kerjasama PGRI dengan Partai Politik ditetapkan berdasarkan    KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor: 106/Kep/PB/XX/2010 Tentang KEBIJAKAN ORGANISASI DALAM MEMBANGUN PGRI YANG KUAT DAN BERMARTABAT. Salah satu poin dari keputusan PB. PGRI tersebut, PGRI dapat bekerja sama dengan partai politik, untuk itu pengurus dan/atau angota PGRI dapat menjadi angota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, melalui jalur partai politik.

PGRI mendukung calon yang dimaksud dalam kerjasama di atas, apabila calon itu adalah orang  yang berpihak kepada pendidikan dan guru yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perlu diperjuangkan agar anggota legislatif di semua tingkatan terdapat kader PGRI atau pejuang guru dan pendidikan, agar pada saatnya dapat sebagai tandem PGRI berjuang untuk pendidikan dan guru.

Untuk menjadi anggota DPR RI atau DPRD, maka anggota PGRI wajib menjadi anggota salah satu partai politik peserta pemilu dan wajib mengikuti mekanisme pemilu.

Apakah dibolehkan anggota atau pengurus PGRI menjadi anggota partai politik? Ketentuan dalam keputusan PB PGRI Nomor 106 tahun 2010, menyebutkan bahwa tidak ada larangan anggota PGRI atau pengurus PGRI menjadi anggota partai politik, sebaliknya tidak ada larangan anggota partai politik atau pengurus partai politik menjadi anggota PGRI. Yang selama ini dilarang adalah rangkap jabatan antara pengurus partai politik dengan pengurus PGRI. Jadi pengurus partai politik tidak boleh menjadi pengurus PGRI, begitu juga sebaliknya. Tetapi, pengurus PGRI boleh menjadi anggota partai politik.

Untuk melaksanakan Surat Keputusan Nomor 106 tahun 2010 tersebut, PGRI membuat keputusan lanjutan yaitu, dalam Konkernas lll di Ambon untuk memundurkan pelaksanaan kongres masa bakti XXl, yang semestinya tahun 2018 menjadi tahun 2019. Walaupun AD/ ART PGRI menyebutkan bahwa periode kepengurusan PGRI di setiap tingkatan adalah selama lima tahun.

Apa alasan pengunduran Kongres?
Pengalaman perjalanan organisasi selama orde baru mempunyai arti penting dalam hubungan PGRI  dengan Partai Politik. u

Untuk itu, para pejuang dan tokoh-tokoh PGRI memandang perlu mengatur masalah organisasi dengan partai politik, salah satunya adalah melakukan pergantian pengurus atau berakhirnya masa bakti pengurus dilakukan sebelum pesta demokrasi atau pemilu berlangsung.

Hal ini berbeda dengan organisasi partai politik, dimana pergantian pengurus selalu dilakukan setelah berlangsungnya Pemilu atau Pilpres. Adakah pengunduran pelaksanaan Kongres PGRI mengikuti pola Partai Politik?

Tidak banyak peserta Konkernas di Ambon yang paham dan mengetahui alasan diundurnya Kongres masa bakti XXl.  Hanya saja dari beberapa tokoh pengurus PGRI ada yang mempunyai pemikiran bahwa untuk melaksanakan surat keputusan Nomor 106 tahun 2010, poin hubungan organisasi dengan Partai Politik, maka perlu waktu untuk berkordinasi dan konsolidasi dengan anggota, khususnya bila ada anggaota atau pengurus yang akan menjadi calon legislatif. Dengan harapan bila ada anggota atau pengurus yang ikut menjadi peserta pemilu sebagai calon Legislatif, akan lebih mudah konsolidasi dan koordinasi dengan anggota. Jadi pengunduran pelaksanaan Kongres masa bakti XXl mengikuti pola pergantian pengurus Partai Politik.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah beberapa kali diselenggarakan, hanya Pemilu serentak tahun 2019 ini lah yang paling ribet dan heboh. Kehebohan ini melanda juga pada organisasi guru PGRI. Kenapa PGRI ikut ikutan heboh menghadapi pesta Demokrasi Pemilu? Hal ini disebabkan masih banyak anggota atau pengurus PGRI yang belum memahami surat keputusan PB PGRI nomor 106 tahun 2010 dan keputusan Konkernas Ambon tentang  pengunduran pelaksanaan kongres. Kedua keputusan Konkernas tersebut pada hakekatnya adalah pengejawantahan dari hubungan kerjasama PGRI dengan Partai Politik.

Jadi, yang membuat heboh PGRI di masa-masa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ini adalah anggota atau pengurus yang tidak memahami, atau sedikitnya salah menafsirkan keputusan Konkernas.

Mari kita jaga muruah organisasi dengan menyukseskan Pemilu yang Adil, Jujur, dan Aman. Seperti sebuah iklan minuman, kapan, siapa, dan di mana pun tetap PGRI.Jakarta,11 April 2019

Caleg DPR RI. Dapil IV Jakarta Timur, dari Gerindra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here