Home Berita Terkini PGRI Salah Satu Musuh PKI (Partai Komunis Indonesia)

PGRI Salah Satu Musuh PKI (Partai Komunis Indonesia)

712
0

Siapakah musuh PKI di Indonesia? Sebagaimana dikutip Julia Soulhwood dan Patrik Flanagan dalam bukunya “Indonesia; Law, Propaganda and Terror”, Wertheim menyatakan ada empat hijau yang menghancurkan dan terlibat dalam perburuan terhadap orang-orang Komunis di tahun 1965. Apa saja empat hijau itu? Ungkap Wertheim: “Hijau adalah warna Islam, warna baret tentara, warna kesatuan mahasiswa Indonesia KAMI, dan terakhir tapi yang tidak kalah pentingnya, Duta Besar berkebangsaan Amerika Marshall Green.”

Hijau yang keempat masih perlu perdebatan karena menyangkut negara dan bangsa lain. Marshall Green adalah Duta Besar Amerika untuk Indonesia ketika meletusnya Gerakan 30 September tahun 1965. Sedangkan tiga hijau lainnya adalah, pertama, golongan hijau Islam diwakili oleh Masyumi, kedua, hijau tentara diwakili oleh TNI AD, ketiga hijau KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Kenapa KAMI disebut hijau? Hal ini karena seragam KAMI memakai baret berwarna hijau. Di lapangan, pergerakan KAMI ditopang dan diisi oleh anggota KAGI(Kesatuan Aksi Guru Indonesia) yang dibentuk dan dibidani oleh PGRI. Tentu tidak menafikan kekuatan lainnya yang berperan ikut menghalangi PKI untuk berkuasa.

Bila dilihat dari sejarah perjalanan bangsa ini tentunya mempunyai pasang surut dalam perpolitikan dan kekuasaan di Nusantara  sejak prakemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Salah satu partai politik di Indonesia yang sudah dikenal dan berpengaruh dalam perpolitikan dan kekuasaan adalah Partai Komunis Indonesia(PKI). Sejarah membuktikan, bahwa PKI di Indonesia dalam berkiprah menjadikan dirinya penguasa tidak semulus apa yang diinginkan. Terhalangnya keinginan PKI untuk menguasai perpolitikan di Indonesia karena ada kekuatan lain yang belum rela PKI berkuasa. Ketiga kelompok hijau itulah yang menjadi musuh dan menghalangi PKI berkuasa.

Sejarah PKI

Awal pembentukan lahirnya Partai Komunis Indonesia dimulai dari gerakan tokoh nasionalis, Islam, dan Komunis. HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Semaun, Darsono, dan Tan Malaka adalah tokoh-tokoh nasional yang ada dalam barisan pergerakan sebelum Indonesia Merdeka. Pada tanggal 20 Mei 1920 dibentuklah Partai Komunis Hindia(PKH). PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet berkebangsaan Belanda yang menjadi pengurus PKH hadir mewakili partai pada kongres kedua Komunis Internasional 1921. Mulanya aktivis gerakan ini masih merangkap jabatan di organisasi syarikat Islam, akibat ketentuan tidak boleh rangkap jabatan sesuai instruksi Agus Salim, maka sebagian aktivis yang berhaluan komunis keluar dari organisasi Syarikat Islam dan melanjutkan organisasi PKH yang kemudian pada tahun 1924 berubah menjadi PKI(Partai Komunis Indonesia). Semaun adalah tokoh dibalik berdirinya PKI dengan tujuan saat itu adalah bahwa “prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh” karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh. Saat Pemilu pertama berlangsung tahun 1955, PKI menjadi pemenang urutan ke empat setelah NU dengan perolehan suara sebanyak 6.179.914 16,36 39 suara.

PKI Memberontak

Pertama, pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemimpin pemberontakaan adalah Alimin sedangkan Tan Malaka dan Muso tidak ada di tempat. Pemberontakan ini gagal dan akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Akibat pemberontakan ini partai komunis dilarang di seluruh Hindia Belanda oleh pemerintah Kolonial.

Kedua, Peristiwa Madiun. Peristiwa ini diawali dengan PKI yang telah mengumumkan adanya negara sendiri ‘Republik Soviet Indonesia’ pada tanggal 18 September 1946 dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober, saat tertangkap di Desa Niten, Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun, PKI tidak dilarang dan terus berfungsi hingga tahun 1965.

Ketiga, Peristiwa G 30 S PKI. Soekarno bertindak menyeimbangkan antara PKI, militer, fraksi nasionalis, dan kelompok-kelompok Islam yang terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI menimbulkan keprihatinan bagi pihak Amerika Serikat dan kekuatan barat antikomunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih tidak stabil, Inflasi tahunan mencapai lebih dari 600 persen dan kehidupan ekonomi Indonesia memburuk.

Ada beberapa catatan yang mengawali terjadinya peristiwa berdarah G 30 S PKI. Pertama, saling curiga antarkelompok, antargolongan, dan antarkomponen. Kedua, dibubarkannya partai Murba atas petunjuk PKI, karena partai Murba menuduh PKI akan kudeta terhadap pimpinan nasional. Ketiga, dibentuknya angkatan kelima yaitu dipersenjatainya pasukan rakyat buruh dan tani. Keempat, adanya konfrontasi dengan Malaysia.

Situasi ini diperparah lagi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan PKI. Anggota PKI sering memprovokasi dan agitasi massa. Puncaknya pada tanggal 8 September, anggota PKI memulai aksi pengepungan selama dua hari di Konsulat AS di Surabaya.

Pada tanggal 14 September, Aidit mengalamatkan kepada gerilyawan PKI untuk mendesak anggota agar waspada dari hal-hal yang akan datang. Pada 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani. Kedua, organisasi PKI yang berpengaruh dari unsur pemuda dan perempuan, menggelar unjuk rasa massa besar-besaran di Jakarta terhadap krisis inflasi yang melanda. Puncaknya terjadi pembantaian pada malam tanggal 1 Oktober 1965 terhadap Jendral-Jendral senior angkatan darat dan mayatnya baru ditemukan beberapa hari kemudian di satu tempat di wilayah Timur Jakarta yaitu daerah perkebunan karet Lubang Buaya.

Keesokan harinya pembunuh para jenderal mengumumkan bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka “Gerakan 30 September (“G30S”). Semua kita tahu setelah kudeta gagal, akhirnya PKI  dibubarkan karena dianggap bertanggung jawab atas tewasnya Jendral senior angkatan darat. Pembubaran ini melalui ketetapan MPRS No, XXI tahun 1966.

Tiga Hijau musuh PKI

Hijau Pertama adalah Masyumi. Masyumi adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Awalnya sebagai ormas bernama Masyumi Islam ala Indonesia ( MIAI) adalah nama organisasi massa yang yang dibentuk oleh Jepang saat menduduki Indonesia pada tahun 1943. Pembentukan ini dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia.

Pada tanggal 7 November 1945 sebuah organisasi baru kelanjutan dari MIAI yang bernama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin). Masyumi diisi oleh gabungan berbagai ormas islam saat itu yang ada di Indonesia, tetapi lebih banyak dan didominasi dari golongan kaum Nahdliyin dan kaum Muhammadiyah.

Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Dalam pemilu pertama yang paling demokratis sepanjang sejarah republik tahun 1955 Masyumi menduduki peringkat kedua setelah PNI dengan perolehan suara 7.903.886 20,92 57. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin  Harahap. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Sukarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI.

Perseteruan antara Masyumi dengan PKI dimulai menjelang pemilu tahun 1955. Keduanya merasa paling besar dan berpengaruh, tidak jarang keduanya saling mengejek, dan saling menyerang, baik lewat media maupun langsung. Saling serang di media, Masyumi dengan medianya “Harian Abadi” dan PKI dengan “Harian rakyat”. Kedua media tersebut, isinya hanya saling menyerang. PKI menuduh Masyumi sebagai antek Amerika, sedangkan Masyumi menuduh PKI sebagai antek Uni Sovyet.

Begitu juga serangan di darat seperti dalam pidatonya Aidit, saat rapat besar di Malang, dimana beliau mengatakan bahwa, “Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masjumi sendiri, iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masjumi. Memilih Masjumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masjumi itu haram sedangkan masuk PKI itu halal.” Walaupun setelah pidato Aidit diprotes oleh kaum Masyumi, akhirnya Aidit minta maaf, bahwa yang dimaksud pidato itu bahwa “PKI tidak memusuhi agama”.

Sedangkan serangan darat dari Mayumi, bahwa hasil keputusan sidang majelis syuro Partai Masyumi yang menyatakan bahwa penganut paham komunisme adalah sesat. “Seseorang Muslim yang mengikuti komunisme atau organisasi komunis … maka ia adalah sesat.” keputusan sidang majelis syuro Masyumi, 23-24 Desember 1954.

Untuk memperkuat barisan muda, keduanya PKI dan Masyumi membentuk front khusus barisan muda. PKI dengan Front Demokrasi Rakyat(FDR) dan Masyumi membentuk Front Anti Komunis(FAK). Di Bidang budaya dan kesenian, PKI membentuk Lekra(Lembaga kesenian rakyat) sedangkan Masyumi membentuk HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam).

Akhir perseteruan, pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno. Setelah Masyumi dibubarkan banyak Ulama dan Kiai yang diserang dan dipersekusi oleh masyarakat yang berafiliasi dan underbow PKI. Seperti kasus Kanigoro di Kediri, ketika santri sedang mengadakan latihan kepemimpinan diserang dan dibubarkan. Salah satu Ulama Masyumi yang dipenjara tanpa alasan yang jelas adalah Buya Hamka.

Kelak dikemudian hari, para Ideologis Masyumi bertebaran di seantero Nusantara. Zaman orde baru Masyumi mencoba untuk melanjutkan perjuangannya melalui Parmusi. Parmusi saat ini menjelma menjadi ormas. Baru setelah zaman reformasi, para Ideologis Masyumi bangkit kembali dengan mendirikan Partai Bulan Bintang(PBB). Sedangkan Ideologis Masyumi yang diluar PBB berkiprah di partai-partai Islam dan ormas Islam. Sampai saat ini, para ideologis dan anggauta Masyumi tetap masih mempertahankan perjuangannya untuk melawan paham Komunis di Indonesia.

Hijau Kedua TNI Angkatan Darat

Perseteruan antara PKI dengan TNI Angkatan Darat diakibatkan beberapa hal, diantaranya: Pertama, Ideologi. Perbedaan ideologi dan kepentingan antara PKI dan TNI, khususnya Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara. Kedua, Komisariat Politik. PKI mengusulkan adanya komisariat politik di tiap angkatan. Hal semacam ini biasa diterapkan dalam negara komunis. Selain pimpinan militer, ada wakil partai politik dalam organisasi tentara. TNI AD menolak mentah-mentah adanya komisariat politik dalam tubuh tentara. Ketiga, angkatan kelima. Pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan angkatan kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Hal tersebut dilakukan beralasan untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial imperialisme(neokolin) Inggris dalam rangka Dwikora. Ketiga hal itulah mengakibatkan kedua pihak PKI dan TNI AD berseteru.

Konflik fisik antara PKI dengan TNI Angkatan Darat akhirnya terjadi. Pertama, Musso sebagai pimpinan PKI didukung laskar merah memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Madiun pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Madiun. TNI merasa ditusuk dari belakang, karena saat itu mereka sedang bersiap untuk melawan Agresi Militer Belanda di depan mata. TNI dibantu Divisi Siliwangi menumpas pemberontakan PKI di Madiun dan tewasnya pimpinan PKI Muso. Kedua, pertempuran perebutan Blok Minyak di Cepu. Pertempuran berlangsung selama delapan hari, Blok Minyak Cepu berganti tangan empat kali. Awalnya, TNI berhasil merebut, tapi PKI merebut lagi, begitu berkali-kali. Di siang hari, TNI memegang kendali. Di malam hari, Laskar Minyak yang mengambil alih kendali Cepu. Pasukan TNI berhasil merebut Cepu dan Kilang Minyak tanggal 8 Oktober.

Ketiga, Peristiwa Bandar Betsy di Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan petani menyerobot tanah milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Seorang anggota TNI, Pelda Soedjono tewas dicangkul. Pelda Soedjono sedang menjalankan tugas negara ketika tewas dikeroyok. Ini membuat petinggi TNI Angkatan Darat M. Yani marah terhadap PKI, karena peristiwa Bandar Betsy digerakkan oleh PKI.

Keempat, Gerakan G30S PKI. Gerakan ini yang dikomandani Letkol Untung menculik enam jenderal dan satu perwira TNI AD. Yani menjadi salah satu korban penculikan itu. Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo menjadi motor penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya. Sampai hari ini, TNI AD masih mewaspadai gerakan komunis yang disebut mereka sebagai bahaya laten. Sampai saat ini, TNI Angkatan Darat tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dan menumpas segala paham yang berbau Komunis.

Hijau ketiga, KAMI(kesatuan aksi mahasiswa Indonesia). KAMI disebut Hijau karena seragam dan baretnya berwarna Hijau. Kesatuan aksi Mahasiswa Indonesia terbentuk atas kesadaran Mahasiswa menyikapi keadaan negara dimana kekacauan politik terjadi di mana mana, KAMI dibentuk oleh organisasi ekstra mahasiswa. Kelima organisasi mahasiswa itu, yakni HMI, GMNI, PMKRI, Somal (Solidaritas Mahasiswa Lokal, PMII, dan Mapantjas (Mahasiswa Pancasila). Pembentukan KAMI diselenggarakan di rumah dinas Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Thayeb pada tanggal 25 Oktober 1965 .

KAMI mulai bergerak berdemonstrasi pada tanggal 10 Januari 1966. Demonstrasi mahasiswa ini meletus di Jakarta atas desakan masyarakat sebagai reaksi terhadap kenaikan harga-harga. Demonstrasi ini digerakkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, melahirkan Tri Tuntutan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Tritura. Tiga tuntutan itu meliputi: Bubarkan PKI, ritul Kabinet Dwikora dan Turunkan harga-harga.

Bukan hanya kalangan mahasiswa yang berdemontrasi dan membentuk kesatuan aksi kesatuan aksi, akan tetapi profesi lainnya juga ikut berdemo dengan membentuk kesatuan-kesatuan aksi sesuai profesinya. Tidak ketinggalan profesi pelajar dan guru pun ikut membentuk kesatuan aksi. Pelajar dengan KAPI (Kesatuian Aksi Pelajar Indonesia), sedangkan Guru membentuk KAGI(Kesatuan Aksi Guru Indonesia). KAPI dan KAGI merupakan bagian tak terpisahkan dengan KAMI, khususnya dalam aksi-aksi massa di jalanan. Kekuatan aksi Mahasiswa diperkuat oleh kekuatan aksi pelajar yang tentunya atas komando dari guru gurunya yang tergabung dalam KAGI. Mahasisa yang tergabung dalam KAMI lebih mudah diorganisir oleh guru-guru (KAGI) karena bekas murid-murid di sekolahnya. Sedangkan pelajar langsung digerakkan dan diarahkan oleh guru-guru di sekolah masing-masing untuk melakukan perlawanan. Jadi KAGI lah pada dasarnya yang menjadi motor penggerak KAMI.

KAGI ( Kesatuan Aksi Guru indonesia)

PGRI bersama-sama dengan guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis (PNI Osausep), Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatun Guru Islam Indonesia, dan Persatuan Guru PERTI membentuk KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia). KAGI dipimpin pertama kali oleh Drs. M. Rusli Yunus, salah seorang anggota PB. PGRI, selanjutnya KAGI terbentuk pula di berbagai provinsi.

Tiga tugas utama KAGI yaitu pertama, membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusan- urusan PKI dan Orde lama PGRI non-vaksentral, serikat sekerja pendidikan dan PETI (Persatun Guru Teknik Indonesia). Kedua, menyatukan guru dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI. Ketiga, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru unitaristik, independen, dan non partai politik. Kelak di kemudian hari, KAGI dijadikan musuh abadi oleh PKI, karena KAGI lah yang bergerak langsung menggayang dan menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.

PGRI musuh PKI

Awal perseteruan PKI dengan PGRI terasa saat Kongres IX(31 Oktober–4 November 1959 ) di Surabaya. Infiltrasi PKI ke dalam tubuh PGRI benar terasa, dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta (November 1962).

Pada bulan–bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp150), melainkan pemasokan dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak anggotanya, sangat seret dalam kewajiban iuran, hal ini diduga kekuatan infiltrasi PKI ke dalam PGRI diawali oleh pengurus Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di era Demokrasi Liberal, antara tahun 1959-1965 ini biasa dikenal dengan prinsip “siapa kawan – siapa lawan”. Kiranya prinsip, “siapa kawan siapa lawan”, berlaku pula dalam tubuh PGRI. ”Kawan” adalah semua golongan pancasilais anti PKI yang dalam pendidikan mengamankan Pancasila, dan “Lawan” adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan ”pancacinta”dan “pancatinggi”. Di era ini, kelompok yang dianggap lawan oleh PKI, hanya ada tiga kemungkinannya, disusupi, dipecah dua atau dibubarkan. PGRI oleh PKI berhasil dipecah dua, PGRI Kongres dan PGRI Non-vaksentral. Kemudian semua kita tahu kekuatan Pancasilais di PGRI, masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.

Puncak dari perseteruan adalah ketika Kongres X PGRI dilangsungkan di Jakarta pada November 1962. Dengan semangat Manifesto Politik 1959, guru-guru yang disokong PKI melakukan “pembangkangan” di tubuh PGRI di dalam kongres.

Setelah PKI diwakili oleh guru yang berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi melakukan taktik penyusupan terhadap PGRI, maka mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang-terangan untuk memisahkan dari PGRI. Guru-guru itu, melakukan eksodus besar-besaran dan membuat wadah tandingan PGRI Non-Vaksentral (PGRI NV) pada Juni 1964. PGRI Non-Vaksentral dipimpin oleh guru-guru yang berafiliasi politik ke Pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno yang saat itu ditopang oleh PKI.

Sedangkan PGRI hasil kongres di pimpin oleh M.E. Subiadinata menamakan dirinya PGRI kongres dan berafiliasi ke TNI angkatan darat yang ditopang kelompok Nasionalis. Pergolakan keras ini menyeret PGRI Non Vaksenral ke dalam avonturisme politik baru yang selama ini samar-samar diakui. PGRI Non-Vaksentral membawa guru bermain dalam politik praktis dengan mendukung Pemerintahan Soekarno yang didukung oleh PKI, justru awal dari hancurnya organisasi guru PGRI.

PGRI yang dibelakangnya ada tentara, kemudian keluar sebagai pemenang dalam perebutan pengaruh politik berdarah di tahun 1965 melawan PGRI Non-Vaksentral. PGRI kongres dibantu dengan KAGI sepanjang 1966-1967 melakukan upaya pembersihan dan pengganyangan guru-guru PGRI Non-Vaksentral yang menjadi musuh  dalam sejarah guru di Indonesia. 100.000 guru tewas dan hilang serta ribuan guru lainnya dipecat kehilangan jabatan sebagai guru. Tragedi kemanusian terhadap guru ini merupakan sejarah kelam bagi dunia guru dan pendidikan di Indonesia.

KAGI dan PGRI Kongres lah yang menekan terus untuk tidak munculnya paham komunis di Indonesia. Sejarah mencatat PGRI hasil Kongres pimpinan ME Subiadinata bersama ABRI dan Orde Baru merupakan komponen utama dalam pemberantasan PKI di Indonesia. Kelak di kemudian hari anak cucu keturunan PKI mempunyai perhatian tersendiri kepada PGRI, ABRI, dan Orde Baru.

Bahaya Laten Komunis

“Meskipun PKI telah dibubarkan, sewaktu-waktu bisa timbul lagi bila keadaan memungkinkan. Harus waspada terhadap kader-kadernya yang tak terlihat di permukaan” “Apabila terjadi konflik dalam masyarakat apa pun wujudnya, mereka akan menunggangi dan membesar-besarkan. Yang tampil mungkin saja bukan Partai Komunis, tetapi aliran komunis. Inilah yang disebut bahaya laten, bahaya terpendam yang sewaktu-waktu bisa muncul” (September 1985). “Para pendukung PKI tidak akan pernah jera dalam mengejar cita-cita mereka mengkomuniskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kesadaran akan bahaya komunis sebaiknya tidak boleh kendor kapanpun”(1 Oktober 1987 ). Letjen. Sarwo Edhie Wibowo.

Pernyataan Letjen Sarwo Edhi Wibowo, sebagai Komandan RPKAD patut dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahaya laten Komunis sampai kapanpun terus harus diwaspadai. Komunis saat ini mungkin tidak lagi berbentuk partai akan tetapi pahamnya terus dikembangkan, terutama oleh anak cucu dan simpatisan orang-orang PKI. Paham komunis yang dikembangkan oleh simpatisan dan anak keturunannya apa yang disebut saat ini PKI gaya baru.

PKI Gaya Baru

 Sebagai sebuah ideologi, komunisme tidak akan pernah mati dan akan terus ada. Buktinya sampai saat ini masih ada beberapa negara seperti China, Korea Utara, dan Kuba yang masih mempertahankannya sebagai ideologi negara meski mengalami beberapa penyesuaian di sana sini sesuai perkembangan zaman. Meski telah mengalami kebangkrutan politik dimana-mana, namun metode gerakan dan perilaku politiknya tetap sama.

“Jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman “(Sudisman, 21 Juli 1967, pleidoi sidang pengadilan). Catatan: Sudisman adalah anggauta Politbiro PKI zaman DN Aidit. Diadili Juli 1967 dan dijatuhi hukuman mati.

Pleidoi yang diucapkan Sudisman di depan hakim sidang pengadilan pada 21 Juli 1967 ini jelas merupakan isyarat bahwa di kemudian hari PKI harus bangkit lagi dan memberikan perintah kepada anggota PKI yang masih hidup atau simpatisannya untuk meneruskan cita-cita perjuangan PKI, walau Sudisman sendiri tidak ikut melanjutkan perjuangannya karena mati setelah diputus hukuman mati. PKI gaya baru tidak akan menggunakan senjata untuk merebut kekuasaan. Komunis Gaya Baru (KGB) muncul dengan cara, menempatkan dirinya sebagai korban pada tahun 1965, bukan pelaku kudeta. Gerakannya tidak lagi revolusioner, melainkan dengan senjata politik.

Penutup

PKI gaya baru, bahaya laten, dan PGRI. Sejarah seringkali berulang hanya tokoh dan pamerannya saja yang berbeda. PKI gaya baru sebagai bahaya laten komunis terus harus diwaspadai. PKI yang pada saat jayanya sebagai partai pendukung pemerintah dengan jutaan anggota tidak dapat bergerak pada zaman orde baru, karena kuatnya tekanan pemerintah Orde Baru. Berbeda dengan zaman feformasi, ketika kebebasan merupakan jargon politik saat ini, sangat terlihat, dan terasa dimana paham komunis dikembangkan kembali oleh sebagian kelompok masyarakat yang simpati dengan PKI.

Hasil pemilu tahun 1955, anggota PKI sudah mencapai lima juta orang. Bila dihitung sampai sekarang anak turunan PKI baik turunan biologis maupun ideologis tentunya sudah bertambah banyak dan bertebaran di seluruh tatanan kelompok masyarakat. Seperti yang diucapkan seorang tokoh anggota parlemen yang bangga menjadi anak seorang PKI bahwa anak turunan anggauta PKI saat ini sudah mencapai lebih dari 10 juta orang.

Anak turunan anggota dan simpatisan PKI mungkin ada yang di birokrasi, ABRI, Parlemen dan organisasi masyarakat lainnya. Tidak menutup kemungkinan anggota PKI ada yang menjadi guru dan turunannya berasal dari aktivis organisasi PGRI Non-vaksentral.

Bermunculannya organisasi guru di luar PGRI, terjadi kegaduhan di dalam tubuh organisasi guru tertua PGRI dan pengaruh tahun politik mengingatkan kita peristiwa saat menjelang peristiwa G 30 S PKI. Saat-saat ketika sesama guru anggota PGRI saling curiga, saling menghujat, dan akhirnya saling memisahkan diri. Seperti biasa, metode gerakan PKI dengan cara menyusup, membelah dan membubarkan organisasi sasarannya, maka kemungkinan gerakan itu dapat dilakukan oleh guru-guru anggota PGRI yang berasal dari anak turunan atau simpatisan PKI. 100.000 anak turunan dan simpatisan anggota PGRI Non-vaksentral yang saat tahun 1966 dibantai oleh PGRI Kongres bersama KAGI bisa jadi atas nama kebebasan mendompleng masuk ke tubuh organisasi PGRI, lalu membuat gerakan-gerakan untuk melemahkan PGRI.

Sebagai anak bangsa dan kader sejati PGRI, wajar bila hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian anggota PGRI, karena peristiwa mengerikan setengah abad yang lalu itu masih terasa dampaknya sampai saat ini. Untuk itu, agar kekhawatiran itu tidak terjadi, maka netralitas PGRI dalam kiprah politik benar-benar dilaksanakan dan sesuai antara ucapan dan tindakan. Keutuhan PGRI diutamakan dengan menjunjung tinggi AD/ART dan melaksanakan kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial bukan memimpin secara otoriter dan merasa paling benar.

Agar bahaya laten komunis tidak berkembang lagi, maka diperlukan kewaspadaan, kekompakan antarkomponen masyarakat dengan PGRI. PGRI sebagai organisasi perjuangan tidak boleh jauh dengan kaum Agamawan. PGRI selalu melandaskan Pancasila sebagai dasar perjuangan serta PGRI selalu bersama dengan kekuatan ABRI sebagai pembela NKRI.

Semoga PGRI yang akan memasuki Kongres XXII di tahun politik 2019 ini, tetap menjadi PGRI yang Independen, Unitaristik, dan non partai politik. PGRI ABADI.

Jakarta, 10 Januari 2019

Dr. Didi Suprijadi

Ketua PB PGRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here