Home Berita Terkini Adakah perlindungan buat guru Nelty? (atas tuduhan doktrin kebencian)

Adakah perlindungan buat guru Nelty? (atas tuduhan doktrin kebencian)

732
0
Foto : Didi S

Nelty Khairiyah merupakan guru yang diduga telah mendoktrin para muridnya untuk menyalahkan Jokowi atas gempa Palu dan Donggala.

Nelty mengaku apa yang dilakukannya bukan bermaksud menyalahkan Presiden Jokowi. Karena itu, dia menyampaikan permohonan maafnya lewat surat.”Selama dan setelah pemutaran video, saya memberikan penjelasan/komentar tentang isi video. Ada kemungkinan saya salah ucap atau siswa salah mempersepsikan kalimat-kalimat penjelasan saya,” ujar Nelty dalam surat pernyataannya.”Sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah, dengan hati yang tulus saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dengan kejadian ini, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang terbawa-bawa dalam masalah ini,” ucap Nelty

Nasib guru agama islam di sma 87 jakarta selatan ibu Nety Khairiyah, setelah menayangkan video gempa di Palu berbuntut panjang karena ada laporan orang tua siswa yang menuduh menyebarkan doktrin kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang kebetulan saat ini sebagai petahana dalam pilpres tahun 2019?

Akibat laporan orang tua siswa atas aduan anaknya tentang adanya doktrin kebencian terhadap jokowi yang kemudian menjadi viral di dunia medsos, hingga beberaapa pejabat dari mulai kepala sekolah, Dinas pendidikan dki, gubernur hingga badan pengawas pemilu mengambil tindakan atas berita tersebut.

“Hari ini saya mengeluarkan SK guru tersebut diberhentikan, dinonaktifkan dulu mengajar, karena secara psikis enggak bagus buat anak, juga dia sebagai guru tidak siap. Jadi, saya nonaktifkan untuk sementara waktu,” kata Patra Patiah kepada merdeka.com di SMAN 87 Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).
Patra juga mengaku banyak pesan di Whatsapp-nya yang meminta sang guru dipecat. Namun, dia kembalikan itu kepada aparatur sipil negara (ASN).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan memberi sanksi tegas kepada guru SMAN 87 yang memberi doktrin muridnya untuk benci pada Presiden Jokowi.

“Kalau ada pelanggaran, tidak sesuai ketentuan, kita akan sanksi sesuai ketentuan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 10 Oktober 2018. Seperti dilansir liputan 6 .com 12 oktober lalu.Sebelum sanksi dijatuhkan, pihaknya meminta inspektorat DKI Jakarta melakukan investigasi.Tak lupa Anies berpesan, agar seorang pendidik memberikan contoh yang baik pada siswa.
Surat Bawaslu kota administrasi jakarta selatan no 01/pm,05,02/k-jk-04/x/2018 terkait berita adanya oknum guru sman 87 telah mendoktrin para siswa, surat inilah yang mendasari Badan Pengawas Pemilu tingkat DKI memanggil ibu Guru Nelty ke Kantor pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018. Harap maklum layaknya pengaduan pelanggaran dalam kampanye pemilu bahwa pelanggaran dalam kampanye harus disertai adanya pihak pelapor,tiga orang saksi dan barang bukti.

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” papar Pasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,” tegas Pasal 41.

Kemendikbud nomor 10 tahun 2017. Pasal 2 ayat 3 Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: tindak kekerasan; ancaman; perlakuan diskriminatif; intimidasi; dan/atau perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik,Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kasus Nelty sangat menarik karena terjadi saat memasuki tahun politik, hanya saja semua pihak memeberikan perlakuan tidak adil terhadap Ibu Guru Nelty dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain sesuai Peraturan Kemendikbud nomor 10 tahun 2017. Pasal 2 ayat 3 Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 3 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan kewajiban: Pemerintah; Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Satuan Pendidikan; Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat.

Karena kasusnya berbarengan dengan tahun kampanye maka berita yang di laporkan oleh masyarakat luput dari klarifikasi terhadap kebenarannya. Akan lebih baik bila orang tua atau siapaun untuk mengecek kebenaran dari apa yang dilakukan oleh guru di dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu juga lembaga pengawas pemilu mengambil bagian hanya didasarkan pada berita bukan atas laporan, saksi dan barang bukti.

Nasi sudah jadi bubur semua terlanjur menghujat guru agama, sudah merendahkan lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah ,semua sudah mengambil tindakan, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan sekolah melalui kepala sekolahnya sudah mengambil tindakan, masyarakat melalui lembaga pengawas pemilu. Tinggal organisasi profesi dimana ibu guru itu bernaung dan terdaftar yang belum terdengar tindakannya. Mudah mudahan organisasi profesi guru tidak ikut ikutan menyalahkan dan memberi sanksi kepada ibu guru yang malang ini.

Hikmah dari kasus ibu guru Nelty Khairiyah adalah akan lebih baik bila semua pihak tabayun lebih dahulu,klarifikasi dahulu atas pengaduan pihak lain, lebih cermat dalam mengambil tindakan, Akan lebih bijak sana apabila lembaga lembaga yang wajib melindungi guru itu bekerja dan bertindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru memang hakekatnya lemah, Guru sering jadi tumpuan kesalahan dan Guru pula yang sering dijadikan alat untuk membenarkan rendahnya mutu pendidikan. Semoga Ketabahan ada pada diri ibu Nelty Khairiyah.

Jakarta,15 Oktober 2018
6 Shafar 1440 H
Rumah honorer,#ayahdidi
Jatinegara kaum Jakarta Timur. Didi Suprijadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here