Home Berita Terkini KURANG GURU DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

KURANG GURU DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

274
0
Foto : Feristiyawan

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen Nomor 14/2005 dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengatur bahwa guru harus menguasai materi yang diajarkan (profesional), teknik-teknik pengajaran (pedagogis), sikap mental yang positif (pribadi), dan memiliki tindakan yang luhur (sosial). Pada saat ini, sesuai dapodik (data pokok pendidikan Kemendikbud) tercatat sebanyak 3.102.315 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 1.642.401 guru berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil, red), dan  sebanyak 1.459.917 adalah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Artinya, hampir separuh (48.66%) jumlah guru pada saat ini adalah honorer/ GTT.

Upaya penyelesaian masalah kurang guru sudah dibahas dalam FGD (focus group discussion) di Jawa Tengah pada 25 November 2017 silam. FGD yang dipandu langsung oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut menghadirkan  narasumber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri PAN  & RB RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala BKN. Fakta empiris yang diungkap dalam FGD tersebut adalah sekolah mengalami kekurangan PNS guru dan agar proses pembelajaran tetap berjalan maka sekolah terpaksa merekrut GTT.

Namun merekrut GTT dilarang oleh PP Nomor 48 Tahun 2005 maka keberadaan GTT di sekolah negeri tidak memiliki SK pengangkatan dari PPK sehingga statusnya menjadi tidak jelas. Karena GTT di sekolah negeri tidak memiliki SK pengangkatan dari PPK maka yang bersangkutan tidak bisa masuk DAPODIK. Karena tidak bisa masuk DAPODIK maka tidak bisa untuk memproses NUPTK dan tidak bisa mengisi e-rapot. Karena tidak bisa memproses NUPTK maka GTT di sekolah negeri tidak bisa ikut proses sertifikasi guru. GTT yang berada di SMAN dan SMKN saat ini tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam JUKNIS BOS Tahun 2017. Sementara itu moratorium penerimaan PNS guru belum dicabut. PNS Guru yang sudah lulus sertifikasi mengambil jam minimal (24 jam) sedang sisanya diberikan kepada GTT sehingga jumlah GTT membengkak. Pemerintah Pusat (Kemdikbud) sampai saat ini belum menerbitkan Pedoman Pengelolaan GTT sehingga perlakuan GTT antar daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Kepala BKN mengidentikasi kekurangan guru sebanyak 252,308 orang yang belum tersedia calonnya, perlu dilakukan rekrutmen secara umum untuk diangkat sebagai ASN (PNS/PPPK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,992 orang Guru Bukan PNS memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS karena sudah S1, bersertifikat pendidik dan usia kurang dari 33 tahun. Sedangkan sebanyak 383,609 orang Guru Bukan PNS, sudah S1, dan belum sertifikasi perlu PPG sebelum diangkat sebagai ASN (PNS/PPPK). Sebanyak 349,224 orang Guru Bukan PNS, tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai aparatus sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK. Ini berarti jumlah total kebutuhan guru di sekolah negeri (jika menurut aturan bahwa disekolah negeri harus berstatus PNS) adalah 988,133 orang.

SEB Menpan & RB, Mendagri, dan Menkeu Nomor: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011, dan 141/ PMK.01/2011 tentang moratorium atau penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sejak ada moratorium maka tidak ada pengangkatan PNS baru. Hal inilah yang memicu pengangkatan guru honorer oleh sekolah negeri tanpa ada ijin dari Bupati atau Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Para bupati tidak memberi ijin karena dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005. Yaitu Pasal 8 yang berbunyi bahwa Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kondisi terkini mutu guru     

Persoalan kekurangan guru kini pada aras gawat darurat guru. Hampir selama sepuluh tahun tidak terjadi pengangkatan guru. Guru-guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru yang diangkat pada 1970-an di ribuan SD kini hampir tidak ada lagi. Kewajiban setiap SD untuk memiliki 9 orang guru kini hanya dapat dipenuhi dengan tiga guru. Selebihnya adalah guru honorer

Sementara itu sertifikasi guru sering dijadikan “peluru” bahwa seolah guru sudah mendapatkan tunjangan yang baik tetapi mutu tidak berubah. Sejatinya guru memang harus terus belajar. Tetapi jangan lupa, bahwa mutu tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini, penerima tunjangan profesi belum mencapai 60% dari jumlah guru PNS dan guru tetap yayasan. Bahkan jumlahnya terus menurun karena banyak guru yang pensiun. Mengumpulnya permasalahan keguruan, mulai dari rendahnya hasil uji kompetensi guru, profesionalisme guru, kekurangan jumlah guru hingga sertifikasi guru, sangat besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu guru atau menjadikan guru lebih profesional. Diantaranya adalah melalui kelompok kerja  guru (KKG) dan musyawarah  guru  mata  pelajaran (MGMP). Upaya tersebut ditempuh dengan cara melatih instruktur/ guru inti/ guru pemandu, memberi dana block grant lengkap dengan pelatihan pengelolaan KKG maupun MGMP. Meski demikian kiprah KKG dan  MGMP berjalan belum efektif.

Upaya lain untuk meningkatkan mutu guru adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) guru. Sayangnya upaya ini menemui kendala. Dua permasalahan terkait diklat guru adalah pertama pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru dan kedua jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada. Sumber penyakit diklat guru Indonesia jelas tidak hanya disebabkan masalah internal karena faktor dari luar pendidikan terutama politis. Setelah pemilihan presiden dilanjutkan pembentukan kabinet, beragam kebijakan diklat guru digulirkan. Bahkan setiap menteri pendidikan dalam kabinet dipastikan akan membawa konsep diklat guru yang baru, dan tidak ada korelasi dengan kebijakan sebelumnya. Sebagai contoh pada jaman menteri Fuad Hasan kita mengenal sistem pembinaan profesional (SPP) guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 079/C/K/I/1993. Walaupun telah banyak gugus sekolah dasar, namun kegiatan belum optimal.

Muncul semacam tradisi, pergantian menteri pendidikan, pasti memunculkan pola diklat guru yang baru. Kerapnya pergantian kebijakan diklat guru yang tidak berkesinambungan memperlihatkan tidak dimilikinya blue print upaya peningkatan kompetensi guru sekaligus membuktikan bahwa Indonesia belum memiliki pondasi pendidikan yang kuat dan benar. Jelas pula kerapnya pergantian konsep dan menteri gagal menyelesaikan permasalahan peningkatan kompetensi guru. Justru karena kebijakan menteri satu dengan lainnya tidak berkesinambungan, timbul masalah baru. Setidaknya, guru dan sekolah repot karena harus menyesuaikan diri dengan kebijakan menteri baru.

Profesionalisme guru   

Salah satu faktor pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru dipicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dan media baru dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Demikian pula halnya dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu harus dikuasai guru, sehingga mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi. Dalam rangka itu, peningkatan kemampuan profesional guru dilakukan berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

Sebenarnya peningkatan kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru. Artinya setiap pegawai berhak mendapatkan pembinaan secara kontinu, apakah dalam bentuk supervisi, studi banding, tugas belajar, maupun dalam bentuk lainnya. Demikian pula, guru berhak mendapatkan pembinaan. Guru sekolah swasta berhak mendapatkan pembinaan profesional dari yayasan, sedangkan guru sekolah negeri berhak mendapat pembinaan professional dari dinas yang berwenang. Oleh karena pembinaan itu merupakan hak guru di sekolah, maka peningkatan kemampuan profesional guru juga dapat dianggap sebagai pemenuhan hak. Bilamana dapat dilakukan sebaik-baiknya, guru tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, melainkan juga semakin puas, memiliki moral atau semangat kerja yang tinggi dan disiplin.

Banyak aktivitas pembelajaran di sekolah yang jika tidak dirancang dan dilakukan secara hati-hati oleh guru mengandung resiko besar. Aktivitas pembelajaran yang mengandung resiko tersebut khususnya pada pokok-pokok bahasan yang dalam proses pembelajarannya menuntut keaktifan siswa dan atau guru menggunakan bahan-bahan kimia. Jika pembelajarannya tidak dirancang dan dilaksanakan secara profesional, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya kecelakaan-kecelakaan tertentu, seperti peledakan bahan kimia, tersentuh jaringan listrik dan sebagainya. Dalam rangka mencegah kecelakaan atau menjamin keselamatan kerja, pembinaan terhadap guru perlu dilakukan secara kontinu. Disinilah pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru dalam rangka keselamatan kerja mereka.

Selain itu peningkatan kemampuan professional guru sangat dipentingkan dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Satu ciri implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kemandirian dari seluruh stakeholder sekolah, yaitu guru. Kemandirian guru akan tumbuh bilamana ada peningkatan kemampuan profesional kepada dirinya.

Upaya penyelesaian

Perlu disadari bahwa tujuan peningkatan kemampuan profesional guru adalah untuk bertumbuhkembangnya profesionalisme. Peningkatan kemampuan profesional guru seharusnya diarahkan pada pembinaan kemampuan profesional dan sekaligus pembinaan komitmennya. Secara sederhana peningkatan kemampuan professional guru bisa diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalisme.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru dapat juga diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional melalui revitalisasi  KKG dikdas dan  MGMP dikmen. Sangat mungkin bila asosiasi profesi dan keahlian sejenis (APKS) menjadi pioner pembakuan pengelolaan sebab  APKS adalah sebuah himpunan/ ikatan/ kelompok guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian yang memenuhi persyaratan untuk menyandang jabatan profesi di bidang pendidikan.

Semua pihak pengelola guru yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan, BKN dan Pemerintah Daerah berperan dengan fungsinya masing-masing. Semua pihak tidak saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Khusus untuk pemenuhan kekurangan guru, dapat dibuat analisis kebutuhan guru dari daerah ke atas, serta bagaimana pemetaannya. Sadar akan keterbatasan kemampuan keuangan negara  untuk rekrutmen guru baru, tetapi selalu ada cara-cara bersama untuk mengisi kebutuhan guru secara bijak dan bertanggung jawab.

Saptono Nugrohadi Guru  SMA Negeri 3 Salatiga Jawa Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here