Home Berita Terkini Guru Lokomotif Perubahan

Guru Lokomotif Perubahan

173
0
Foto : Feristiyawan

Oleh Unifah Rosyidi

Persoalan pendidikan terus berkelindan. PGRI mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat tanpa kenal lelah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan dengan berbagai metode. Komunikasi dengan pemerintah dan pelaksanaan program-program PGRI yang menyentuh langsung dunia pendidikan.

Pertama, pemerintah pusat punya rencana menarik kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola guru karena terkesan kurang serius dalam mengurus guru. Pengelolaan dana alokasi khusus (DAU) belum maksimal, dan APBD untuk pendidikan masih di bawah 20 persen, serta politisasi guru saat dan setelah pilkada.

Ketiga masalah tersebut harus dievaluasi pemerintah pusat untuk menentukan langkah strategis pengelolaan pendidikan oleh pemda. Tujuan otonomi pendidikan untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan kompetensi guru dan pengelolaan guru.

Hasil evaluasi dan pelaksanaannya akan menentukan apakah otonomi pendidikan menyelesaikan masalah-masalah atau justeru menambah masalah, khususnya kompetensi, kesejahteraan, dan pelindungan guru. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah yang sukses dan gagal dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, kemudian menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Kedua, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Kuota pengangkatan tenaga honorer sebanyak 100 ribu orang per tahun, sebagaimana diusulkan Mendikbud Muhadjir Effendy. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Jusuf Kalla saat dialog umum di Gedung Guru PGRI (10 Juli 2018).

Sebaiknya pemerintah menyediakan slot atau kuota khusus untuk para guru honorer. Persyaratan untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS dipermudah karena pengabdian mereka yang cukup lama. Misalnya, ketentuan sudah sertifikasi ditangguhkan dulu. Para guru honorer banyak yang belum sertifikasi, tetapi sudah mengajar bertahun-tahun.

Mereka belum tersertifikasi karena minimnya dana pemerintah. Yang penting diterima dulu sebagai guru PNS. Dengan perjanjian setelah diterima siap ikut sertifikasi guru—apakah dengan biaya sendiri atau dari pemerintah.

Ketiga, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki program baru dalam meningkatkan kompetensi guru. Yakni, program perencanaan dan pengembangan PGRI Smart Learning Center (PSLC). PSLC merupakan pusat pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional guru dalam menghadapi era Industri 4.0 yang banyak terkait dengan digital atau internet.

Sudah saatnya setiap pembelajaran di kelas menggunakan teknologi. Ini harus dimulai dari guru. Jangan harap siswa menguasai teknologi jika gurunya gagap teknologi. Guru harus menjadi penggerak perubahan. Guru harus menguasai teknologi agar menjadi lokomotif perubahan. PGRI ikut bertanggung jawab meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya lewat PSLC.

Keempat, sejumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di sepuluh ranting kecamatan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, menggalang dana THR untuk guru honorer (jpnn.com, 06/06/2018). Tidak hanya ini saja, PGRI selalu dan akan terus peduli terhadap aksi nyata pengumpulan dana terkait kesejahteraan dan sosial, seperti Rohingya, bencana alam, kematian, dan lain sebagainya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here